Untuk itu, Jokowi akan memerintahkan jajaran menterinya membuat landasan hukum jelas atas arahannya itu. Dia meminta pemerintah dari pusat hingga daerah fleksibel dalam birokrasi.
“Saya mau buat aturan itu juga, menteri mau buat permen (peraturan menteri) 1 boleh tapi ilang 10, bukan 2, tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang. Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas paling penting. Kecepatan paling penting, semua negara kan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat dia yang menang,” kata Jokowi. (tim)
