Arahan Presiden RI pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Daerah, Bogor, 13 Nov 2019 (Foto: Video Youtube SetPres)
EDITOR.ID, Bogor,- Hobi pejabat Indonesia melakukan kunjungan kerja (kunker) karena ada sesuatunya tercium juga oleh Presiden Joko Widodo. Mantan Walikota Solo ini meminta jajaran pemerintah daerah, pejabat dan pegawai negeri sipil, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif menghentikan kebiasaan kunker. Karena manfaatnya tidak banyak kecuali… ada apanya.
Presiden menyindir kunker yang dilakukan pejabat karena ada sesuatunya. Jokowi mengaku memahami apa yang terjadi saat para pejabat itu melakukan kunker.
Awalnya Jokowi meminta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia tidak banyak membuat aturan yang mempersulit fleksibilitas birokrasi. Sebab, Jokowi ingin pemerintah daerah (pemda) bekerja dengan cepat, tak terhambat banyaknya aturan.
“Saya sudah pesan ke ketua pimpinan DPR, saya pesan ke ketua DPRD. Jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah). Jangan membuat banyak-banyak pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota). Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara peraturan,” kata Jokowi di Sentul Interrnational Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).
Jokowi memberikan arahan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida). Rakornas yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu dihadiri gubernur se-Indonesia dan para pejabat terkait lainnya.
Kemudian Jokowi menyindir ada maksud di balik banyaknya aturan yang dibikin di daerah. Apa itu? Yakni ada kunker dan studi banding.
Jokowi mengatakan terlalu banyaknya aturan malah menghambat kinerja pemerintah. Akibatnya, menurut Jokowi, pemerintah menjadi lamban dalam merespons perubahan.
“Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati. Setop itu sudah dikit-dikit diatur. Dikit-dikit diatur akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal negara sebesar apa pun penginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan,” ujar Jokowi.
“Saya tahu buat perda pasti ada kunker, ada studi banding, saya ngerti. Saya ngerti tapi setop! Dan di kunker ada apanya saya ngerti dan di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya orang lapangan, saya ngerti, setop!” imbuh Jokowi.
