Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak Sesalkan Pemprov DKI Jakarta “Ngemis” ke Dubes Asing

img 20210704 185838

EDITOR.ID, Jakarta,- Politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota DPRD Komisi B DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan beredarnya surat permohonan bantuan untuk fasilitas isolasi mandiri di Rusun Nagrak Cilincing, dari Biro Kerja Sama Antar Daerah Pemprov DKI kepada Kedubes di Jakarta yang jadi viral.

“Saya menyesalkan keluar nya surat ini, terkesan tidak elok, kan kita bisa meminta bantuan dari dalam negeri, pengusaha (Daerah & Nasional) bisa diminta bantuan secara baik-baik,” sesal Gilbert.

Gilbert juga menyoroti koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

“Apakah ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat? Karena seakan-akan Pemerintah Pusat tidak bersedia membantu, memalukannya hanya DKI Jakarta yang minta-minta, Provinsi lain tidak,” ketusnya.

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini juga tegas mempertanyakan efektifitas penggunaan Anggaran Pemprov DKI Jakarta.

“Berapa banyak dana yang kita kucurkan tidak berfungsi semestinya seperti, pembuatan tugu sepeda, jalur sepeda, itu kan dana CSR, dana itu tentu saja bisa digunakan, karena dana APBD DKI Jakarta saja kita bisa refocusing lima kali, apalagi dana CSR pasti bisa dengan mudah digunakan, Jika niat untuk mau bantu masyarakat, Kemana duit commitment fee Formula E yamg 560 M? Jangan minta-minta ke kedutaan,” tegasnya.

Gilbert juga menyanggah sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Gesuri, bahwa permintaan bantuan ke Dubes Negara Sahabat, merupakan bentuk kolaborasi.

“Tahun 2016 pak BTP (Ahok) membangun rusun sudah lengkap dengan furniturnya, kenapa sekarang rusun nagrak itu kosongan? Dulu juga tidak pakai APBD, tapi pakai KLB dan CSR. Itu sejatinya kolaborasi. Bukan seperti sekarang ini minta-minta,” ucapnya dengan nada kecewa.

Akademisi yang pernah menjabat Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini pun juga mengingatkan skala prioritas antisipasi pandemi.

“Pemprov DKI tidak paham skala prioritas. Flu Spanyol yang berlangsung di 1912 terjadi dalam beberapa gelombang, maka virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Pandemi COVID-19 ini bisa terjadi dalam beberapa gelombang di tahun mendatang, maka harus dipersiapkan dana dalam beberapa periode, bukan kita meminta-minta ke negara lain,” tandasnya. (dq)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: