“KPK tidak bisa bergerak sendiri. Saya sangat berharap kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota supaya melaksanakan tugas untuk memastikan setiap tahapan manajemen. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengelolaan anggaran. Harus dipastikan tidak ada intrik-intrik atau praktik-praktik korupsi,” tegasnya.
Ia pun menilai bahwa “Jatim Cettar” memiliki roh demokrasi karena ada prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabel.
“Kalau nilai ini kita tanamkan dan kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas, maka saya yakin tidak akan ada korupsi dan tidak ada yang bermasalah dengan hukum,” terangnya.
Selain itu, dalam kesempatan ini dilaksanakan pula pembacaan penguatan komitmen anti korupsi oleh para pemimpin bangsa yang hadir. Komitmen tersebut berbunyi (i) untuk bersungguh-sungguh memberantas korupsi, (ii) menciptakan generasi antikorupsi, dan (iii) membangun dan mewujudkan Indonesia Maju tanpa korupsi. (tim)
