Berbagai faktor yang menjadi pendorong politik identitas adalah keragaman Indonesia, Media sebagai aktor politik, Bisnis konsultan dan buzzer, Literasi medsos yang rendah, Tingkat pendidikan yang rendah, Kesadaran Bela Negara yang rendah, serta penegakan hukum yang lemah.***
Oleh : Asep Sumantri
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, beresiko hanya berhasil dalam penegakan hukum tetapi gagal dalam mencegah penyalah guna kambuh ( relapse ), gagal melindungi orang sakit adiksi dari jeratan hukum pidana
JAKARTA — EDITOR.ID Langkah nyata perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren kini memasuki babak baru. Di…
Selama ini, penyusunan regulasi yang masih didominasi oleh pendekatan pidana (penal approach) dinilai sebagai sebuah kekeliruan fundamental.
Gubernur Bank Indonesia 1966 Teuku Jusuf Muda Dalam pernah dijatuhi hukuman mati karena diduga melakukan korupsi dana revolusi uang negara dll
Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2022 menabrak undang-undang. Bisa bertindak menyita harta warga tanpa putusan pengadilan.
Anang Iskandar menyatakan pengedar narkotika tidak bisa dihukum mati sesuai UU Nomor 8 tahun 1976 pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961
