Jakarta, EDITOR.ID,- Partai Gerindra yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan mendukung usulan agar mulai level gubernur hingga bupati dan wali kota, dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah.
Gagasan tersebut dinilai layak dipertimbangkan karena penyelenggaraan pemilihan jadi bisa lebih hemat dan efektif daripada yang selama ini diterapkan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono dalam keterangannya Senin (29/12/2025). Sugiono menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menjadi alternatif mekanisme demokrasi yang lebih sederhana dibandingkan pemilihan langsung seperti yang berjalan saat ini.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,”ujar Sugiono sebagaimana dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
Pada 2015 lalu, menurut dia, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp 7 triliun.
Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit, hingga pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp 37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan,” kata dia.
Begitu pun dengan ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini. Dia menilai ongkos politik cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk menjadi kepala daerah.
“Ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” kata Menteri Luar Negeri itu.
Dia menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” katanya.
Selain itu, dia yakin bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap terjadi di masyarakat.
Gerindra pun mendukung rencana pemilihan melalui DPRD dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.
Masyarakat, kata dia, tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh perwakilannya di lembaga legislatif.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” katanya. ***
