Jakarta, EDITOR.ID,- Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memanas. Para anggota dewan mengkritik keras kinerja Raja Juli yang dianggap tidak memahami masalah kehutanan. Karena tak mampu menangani hutan gundul hingga jadi pemicu banjir.
Suasana rapat penuh emosional karena DPR melihat Raja Juli gagal menjaga hutan hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Selatan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Menteri Raja Juli dalam menangani kerusakan hutan yang menjadi pemicu bencana.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, meminta Menteri
Bahkan dengan nada tinggi Usman meminta Raja Juli mundur dari jabatan menteri jika tak mampu mengatasi masalah kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
“Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” sambungnya.
Usman menilai Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu Raja Juli juga tidak memiliki fokus yang jelas dalam menangani krisis lingkungan.
Usman menilai Menteri gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” ujar Usman.
“Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” imbuhnya.
Usman kemudian menyinggung terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan. Menurutnya, izin baru itu bertolak belakang dengan pernyataan Raja Juli yang mengaku tidak mengeluarkan izin penebangan.
“Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” jelas Usman.
“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Usman juga meminta Menteri memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi parah. Ia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.
Usman juga menyoroti kunjungan kerja Menteri ke Nusa Tenggara Timur yang dianggap salah prioritas, yakni memilih ke Pulau Rote ketimbang ke Gunung Mutis yang lebih rawan bencana.
Anggota Komisi IV lainnya, Sturman Panjaitan, ikut menyampaikan kritik tajam dengan menampilkan citra satelit yang memperlihatkan kerusakan hutan parah di kawasan Batang Toru.
Ia mempertanyakan kesimpulan resmi dari Kementerian Kehutanan mengenai penyebab utama banjir bandang yang terus berulang.
Sturman menekankan bahwa penurunan angka deforestasi yang sering dibanggakan pemerintah justru bertolak belakang dengan meningkatnya intensitas banjir.
Dengan nada sarkastik, ia menyatakan bahwa jika deforestasi diturunkan malah memicu banjir lebih hebat, maka sebaiknya deforestasi tidak perlu dikurangi lagi.
Kritik keras dari kedua anggota dewan tersebut mencerminkan rasa frustrasi masyarakat terhadap lambatnya penanganan kerusakan daerah tangkapan air.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan tersebut berakhir tanpa keputusan konkret dan meninggalkan seruan keras agar Menteri lebih bertanggung jawab atas nyawa serta kerugian yang ditimbulkan bencana.(*)
