EDITOR.ID, Jember, – Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, proyek drainase senilai kurang lebih Rp.600 juta di Desa Kemuning Kecamatan Panti yang sempat jadi misteri mulai terkuak. Disinyalir ternyata proyek bansos tersebut milik salah seorang Anggota DPRD Provinsi berinisial H.R.
Keberadaan proyek itu sendiri sempat menjadi tanda tanya masyarakat sekitar. Pasalnya selain tidak menyertakan papan nama kegiatan, tehnis pengerjaan proyek bantuan sosial (Bansos) tersebut terkesan jauh dari tehnis pembuatan drainase pada umumnya.
Dari pantauan media dilapangan terlihat bahwa proses pekerjaan proyek tersebut dikerjakan diatas drainase yang sudah ada. Para pekerja terlihat hanya menambahi ketinggian drainase yang sudah ada.
Anggarannya kurang lebih Rp.600 juta dikucurkan kepada 3 pokmas, salah satunya pokmas Bumi Putera. Masing-masing pokmas mendapatkan anggaran kurang lebih Rp.200 juta per pokmas.
Sebagaimana dilansir dari xposfle, Jurnalis yang berusaha mencari informasi terkait proyek diduga “bermasalah” yang bersumber dari dana bansos DPRD Provinsi sempat ditemui oleh salah seorang yang mengaku orang dekat H.R anggota DPRD Provinsi.
Kepada Jurnalis dirinya mengaku bahwa pekerjaan tersebut memang milik H.R yang diberikan kepada 3 pokmas. H.R sendiri menurutnya mendapat dana bansos dari salah seorang anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang.
”Itu memang milik H.R yang diperoleh dari salah seorang anggota DPR RI. Panjang kegiatan sekitar kurang lebih 450 meter dengan anggaran kurang lebih Rp.600 juta diberikan kepada 3 pokmas,” ujarnya.
Kegiatan proyek bansos tersebut pada awalnya tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Namun masyarakat ramai membicarakan bahwa proyek tersebut berasal dari bansos anggota DPRD Provinsi.
Ys, salah seorang anggota BPD Desa Kemuning kepada media mengaku bahwa proyek tersebut bersumber dari Bansos Provinsi, namun dirinya tidak tahu siapa pelaksana kegiatannya.
”Setahu saya proyek tersebut baru dikerjakan sekitar 20 hari yang lalu dan sumbernya berasal dari Bansos Dewan Provinsi. Namun saya tidak tahu siapa pelaksananya dan berapa anggarannya,” ujarnya.
Pekerja lapangannya pun ujar Ys hampir 60% diambilkan dari pekerja yang berasal dari Madura. Sedangkan sisanya diambil dari masyarakat sekitar.
Sementara itu upaya media yang berusaha mengklarifikasi lewat pesan WhatApp kepada anggota DPR RI yang disebut-sebut sebagai pemberi bansos, sampai dengan berita ini diunggah, belum mendapatkan jawaban. (AH)
