EDITOR.ID, Jakarta,- Sejumlah kalangan meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sikap gentlemen dan ksatria ini sebagai bentuk tanggung jawabnya buruknya kinerja PLN, mulai dari Dirutnya terjaring kasus korupsi hingga kegagalan SDM PLN mengurusi gangguan transmisi hingga terjadi pemadaman listrik.
Direktur Lemdiklat Phiterindo, Dr Urbanisasi menilai Menteri BUMN Rini telah gagal dalam membangun budaya kerja yang cepat dan tanggap di tubuh BUMN. Jajaran BUMN masih bergaya lamban dan konservatif. Tidak ada kreativitas dan gebrakan dalam membuat sistem manajemen lebih berbeda.
“Sekarang ini BUMN masih dipenuhi orang-orang yang bekerja dalam zona nyaman, gaji besar tapi miskin ide, bekerja linier dan gagal menterjemahkan himbauan Pak Presiden Joko Widodo bahwa dunia sangat cepat berubah dan harus cepat beradaptasi dengan perubahan,” ujar Urbanisasi di Jakarta.
Menurut Urbanisasi, petinggi dan manajemen PLN masih bergaya akademis dan birokratis, banyak duduk di belakang meja kurang tanggap ke lapangan meniru gaya Presiden Jokowi.
“Seharusnya mereka meniru gaya bekerja pak Jokowi, jika muncul masalah maka Jokowi akan segera turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, ini (petinggi PLN,red) hanya bilang minta maaf, tapi saya lihat tidak ada petingginya yang mendatangi lokasi yang katanya mengalami kerusakan, sehingga cepat diketahui penyebab kerusakannya dan bagaimana mengatasinya, apakah penyebab kerusakan karena hal teknis apa ada sabotase,” papar Urbanisasi.
Untuk itu Urbanisasi mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meletakkan jabatannya menjelang Kabinet ini akan berakhir.
Jika pun jabatan Rini tinggal dua bulan lagi, Urbanisasi mendesak Presiden Jokowi dalam memilih Menteri BUMN di kabinet Indonesia Kerja Jilid II mendatang lebih jeli dan bisa memilih sosok Menteri yang memiliki gagasan brilian.
“Saya harap pak Jokowi memilih figur yang berani dan tegas memecat SDM BUMN yang tidak bisa mengikuti perubahan, juga sosok yang eksekutor,” katanya.
Sementara itu Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Rini harus mencontoh negara-negara tetangga yang menterinya mundur atas kesalahan serupa.
“Di negara lain seperti Taiwan dan Korea, biasanya direktur atau menterinya mundur. Dalam konteks ini harusnya Menteri BUMN mundur,” kata Bhima saat dihubungi, Senin (5/8/2019).
Bhima menilai pemadaman listrik di Pulau Jawa sampai Bali khususnya Jabodetabek telah menggangu aktivitas ekonomi secara signifikan. Menurut Bhima, yang paling merugi dari perkantoran, pusat perbelanjaan dan industri manufaktur.
