EDITOR.ID, Jakarta,- Presiden Joko Widodo meminta Kementerian, Lembaga,dan Pemerintah Daerah menjadikan data dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah.
Demikian dikatakan Jokowi saat memberi sambutan secara virtual dalam?Rakorbangnas BMKG 2021: Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, dari Istana Negara, Kamis (29/7/2021).
?Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana,? katanya.
Maka dari itu, Jokowi meminta agar BMKG memperkuat sinergi dan kolaborasi antara bmkg dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. BMKG, kata Jokowi, harus mampu memberi layanan informasi dan data yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, sehingga bisa digunakan K/L dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki resiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Berdasarkan data, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya.
Contohnya, lanjut Jokowi, gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun. Pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
“Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita akan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan,” ujar Presiden.
Jokowi menyebut, fakta-fakta tersebut harus diantisipasi dengan menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan memitigasi bencana,? agar mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.
Jokowi mengatakan, pekerjaan rumah BMKG adalah harus terus menghadirkan layanan informasi yang disertai inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. BMKG harus meningkatkan adaptasi teknologi untuk melakukan observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat.
Selain itu, Jokowi juga berpesan agar BMKG bersama BNPB terus meningkatkan kapasitas manajemen penangulangan dan adaptasi bencana,? terutama di tingkat daerah. Dari tingkat keluarahan/desa hingga provinsi, harus ada design manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sejak fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
