Jakarta, EDITOR.ID,- Jajaran Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) menyambangi Menteri Agama KH Nazaruddin Umar. Selain bersilaturahmi, maksud dan tujuan kedatangan IAPI ingin menjalin kerjasama dalam bidang pelatihan pengadaan barang dan jasa.
Rombongan IAPI dipimpin Ketua Umum Andi Zabur memaparkan peluang kerja sama pengawalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama sekaligus penguatan tata kelola di pesantren.
Organisasi profesi IAPI merupakan wadah bagi para ahli pengadaan, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta, untuk meningkatkan kemampuan dan kerja sama dalam memberikan kontribusi positif di bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
IAPI saat ini memiliki struktur organisasi di 38 provinsi dengan sekitar 8.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini, organisasi tersebut berperan dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Ketua umum IAPI Andi Zabur S.kom,S.Si,MBA audensi dengan Menteri Agama Prof Dr K.H.Nasaruddin Umar M.A.
Dalam pertemuan tersebut, pengurus IAPI Pusat menyampaikan keinginan untuk dapat bekerja sama secara lebih sistematis dengan Kementerian Agama, baik melalui pendampingan, pelatihan, maupun pembinaan kepada para pihak yang terlibat dalam pengadaan, termasuk di lingkungan pesantren yang berada di bawah naungan Kemenag.
Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A menyambut baik ajakan kerja sama tersebut. Ia menegaskan komitmennya agar di masa kepemimpinannya tidak ada satu pun aparatur di lingkungan Kementerian Agama yang tersangkut kasus pengadaan barang dan jasa karena praktik-praktik yang tidak benar.
Asri Hadi Ketua Dewan Redaksi EDITOR.ID yang juga sebagai Humas IAPI pusat hadir diacara ini.
“Adapun pengurus IAPI Pusat bertemu dengan Menteri Agama agar dapat bekerja sama dengan tenaga Professional yang ada di IAPI,” ujar Asri Hadi disela-sela acara.
“Bapak Menteri Agama menyambut baik ajakan kerja sama yang diajukan oleh pengurus IAPI PUSAT,” tambahnya.
Beliau menekankan pentingnya proses pengadaan yang bersih dan profesional, dan karena itu sangat terbuka jika IAPI dapat memberikan pelatihan serta pendampingan kepada para staf Kementerian Agama yang terlibat di bidang pengadaan barang dan jasa,” demikian rangkuman sikap Menag dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menteri Agama juga menegaskan larangan bagi anggota keluarganya untuk menjadi rekanan proyek di Kementerian Agama. Sikap ini disampaikan sebagai bentuk contoh dan komitmen pribadi agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan.
Menteri agama mengatakan agar di eranya tidak ada satu orangpun staf dari kementerian agama yang terlibat dalam kasus dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara cara tidak benar dibawah lingkungan kementerian agama.
Dalam pertemuan itu, Asri Hadi juga berkesempatan bertemu kembali dengan sahabat lamanya yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Agama, Gugun Gumilar.
Melalui pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, diharapkan IAPI dan Kementerian Agama dapat segera menindaklanjuti kerja sama dalam bentuk program pelatihan dan penguatan kapasitas bagi para pejabat dan staf yang menangani pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenag, termasuk unit-unit kerja yang terkait dengan pengelolaan pesantren.
“Diharapkan IAPI bisa melakukan pelatihan kepada staf di kementerian agama yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa,dan bapak menteri juga melarang anggota keluarganya menjadi rekanan proyek yang ada di kementerian agama,” papar Asri Hadi.
Pengurus DPP IAPI Diterima Menteri Agama
Profil Singkat Menteri Agama
Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. adalah seorang ulama dan akademisi yang dikenal luas sebagai cendekiawan muslim moderat. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang ilmu tafsir dan studi keislaman, serta aktif menulis dan mengajar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga keagamaan.
Selain pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lembaga keagamaan dan kenegaraan, Nasaruddin Umar juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten mendorong nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan penguatan tata kelola kelembagaan yang bersih dan berintegritas.
Sebagai Menteri Agama, ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam seluruh lini birokrasi Kementerian Agama, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. ***
