Imam Besar Habib Rizieq Kritik Keras Pemerintah Tangani Bencana Banjir Sumatera, Update Terbaru: 776 Orang Tewas

Rizieq menceritakan pengalamannya membawa 1.300 relawan, saat terjun ke bencana tsunami di Aceh. Dimana saat itu masyarakat sangat membutuhkan pertolongan.

Habib Rizieq Shihab Foto Tangkapan Layar IBTV

Jakarta, EDITOR.ID,- Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengkritik keras penanganan banjir di Sumatera oleh pemerintah. Yang disesalkan Rizieq kenapa pemerintah belum menetapkan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional.

Hal ini diserukan Habib Rizieq dalam acara Reuni Akbar 212 yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 2 Desember 2025.

“Maka itu saya sesalkan kalau sampai hari ini pemerintah belum mau, untuk menyatakan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional,” kata Rizieq, di Lapangan Silang Monas.

Lebih lanjut Rizieq menceritakan pengalamannya membawa 1.300 relawan, saat terjun ke bencana tsunami di Aceh. Dimana saat itu masyarakat sangat membutuhkan pertolongan.

“Kita duduk di sana berbulan-bulan, kita evakuasi mayat, kita masuk merapikan, masjid, musala, kampung-kampung, supaya bisa dihuni lagi oleh manusia. Saudara, orang-orang yang sedang dalam bencana semacam itu sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita,” ungkap Rizieq.

Kemudian Rizieq menyampaikan catatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal bencana di Sumatera, yakni jumlah korban meninggal dunia ada 659 jiwa.

“Itu bukan jumlah sedikit. Kemudian jumlah korban yang hilang, yang tidak diketahui nasibnya sampai hari ini ada 475 jiwa. Dan yang terluka ada 2.600 jiwa. korban yang terdampak ada 3,2 juta jiwa. Bahkan pengungsi yang ada saat ini 1,1 juta jiwa,” jelas Rizieq.

“Ini bukan jumlah sedikit, dan wilayah yang terkena gempa, bukan hanya satu lokasi. Di Aceh itu hampir semua kabupaten. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bukan hanya satu kota. Puluhan kota, puluhan kabupaten, semua terkena dampak. Sudah semestinya pemerintah segera menyatakan itu sebagai bencana nasional,” sambungnya.

Sementara itu Rizieq menerangkan dalam hal ini pentingnya pemerintah menetapkan bencana nasional lantaran penanganannya akan lebih fokus, akan lebih serius, dan membuka pintu bantuan untuk seluruh dunia yang mau datang, yang mau bantu.

“Kalau negara kita belum sanggup, jangan tutup pintu dengan bantuan dunia, betul? Takbir!,” tegas Rizieq.

Update Data BNPB Bencana Sumatra: 776 Orang Meninggal, 564 Masih Hilang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui jumlah data korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Per hari ini, Kamis (4/12/2025), jumlah korban meninggal mencapai 776 orang dan 564 orang masih hilang. Selain korban jiwa yang terus bertambah, kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum juga semakin meluas.

Selain itu, sebanyak 2.600 warga mengalami luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang tersebar di 51 kabupaten/kota sejak akhir November 2025.

Selain itu, secara total ada 10.400 rumah rusak. 213 unit fasdik rusak, 295 unit jembatan rusak, 354 fasilitas umum rusak, 132 tempat ibadah rusak dan 100 gedung perkantoran juga mengalami kerusakan.

Pemerintah Minta Maaf Penanganan Banjir Banyak Kekurangan

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan permintaan maaf jika penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat banyak kekurangan.

“Kami memohon maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan,” kata Pratikno saat Konferensi Pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Presiden Prabowo Instruksikan TNI Polri dan BNPB Percepat Bencana

Di sisi lain, Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang sangat jelas kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, serta BNPB, untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan bencana.

Menurutnya, pemerintah dituntut melakukan perbaikan setiap jam dan setiap menit agar respons terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat dan tepat.

“Tapi instruksi dari bapak Presiden sudah sangat jelas kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat seluruh K/L, TNI, Polri BNPB agar setiap jam setiap menit ada perbaikan percepatan dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pratikno menyampaikan apresiasi terhadap solidaritas masyarakat Indonesia yang turut membantu korban bencana. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh petugas dan relawan yang bekerja keras di lapangan dalam situasi yang sulit. ***

Leave a Reply