Jakarta, EDITOR.ID,- Indonesia terus memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen strategis pembangunan nasional. Dalam peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 (V6) di Istana Negara pada 10 Desember 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan langkah besar menuju transparansi, efisiensi anggaran, serta pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Komitmen tersebut kini diwujudkan secara konkret melalui penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo & Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025, yang berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Ajang nasional ini merupakan hasil sinergi antara Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Mengusung tema “Digitalisasi Pengadaan untuk Indonesia Emas: Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan”, ICEF-IPFE 2025 diharapkan menjadi katalis percepatan transformasi pengadaan nasional serta pengungkit pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Hendrar Prihadi, Kepala LKPP mengatakan ICEF-IPFE 2025 bukan sekadar ajang pameran, melainkan wadah kolaboratif yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, UMKM, asosiasi profesi, hingga akademisi untuk bersama-sama memperkuat sistem pengadaan nasional.
“Di tengah tantangan global dan tuntutan efisiensi belanja negara, digitalisasi pengadaan menjadi kunci transformasi menuju tata kelola yang lebih transparan, cepat, dan berdampak nyata pada perekonomian,” ujar Hendrar Prihadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (30/7/2025)
Dengan hadirnya Katalog Elektronik Versi 6, kami mendorong adopsi teknologi secara menyeluruh agar proses pengadaan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan penyedia dalam negeri,” tambahnya.
ICEF-IPFE 2025 adalah bukti bahwa pengadaan dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa.
Mendukung Arah Kebijakan Presiden Prabowo: Belanja Negara Efisien, UMKM Tangguh, Rakyat Sejahtera
Presiden Prabowo menegaskan bahwa belanja negara harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, tanpa pemborosan, dan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi daerah melalui UMKM.
Peluncuran e-Katalog V6 menjadi tonggak penting dalam upaya tersebut, dengan sistem yang terintegrasi penuh dengan platform keuangan negara—SAKTI (Kemenkeu) dan SIPD-RI (Kemendagri).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut B. Pandjaitan, menyebut bahwa penggunaan e-Katalog V6 dapat menurunkan biaya pengadaan hingga 30% dan biaya administrasi hingga 50%.
ICEF-IPFE 2025 menjawab arahan tersebut secara langsung melalui platform kolaborasi dan inovasi, memperkuat adopsi teknologi, memperluas partisipasi UMKM, serta membangun ekosistem pengadaan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Ketua Umum IAPI: Ekosistem Pengadaan Harus Hadir untuk Rakyat
Ketua Umum IAPI Andi Zabur Rahman menyatakan, ICEF-IPFE 2025 adalah manifestasi nyata dari semangat kolaborasi nasional dalam membangun ekosistem pengadaan yang modern, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“IAPI dengan bangga berdiri di garda terdepan, menyatukan para pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, penyedia lokal, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk bersama-sama mendorong transformasi pengadaan berbasis digital,” kata Andi Zabur disela-sela acara.
Sebagai organisasi profesi, lanjut Andi Zabur, IAPI meyakini bahwa pengadaan yang baik bukan hanya soal prosedur, tetapi tentang menciptakan nilai—value creation—bagi pembangunan bangsa.
“Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, ketika keberpihakan pada UMKM, efisiensi anggaran, dan pemerintahan bersih menjadi fondasi utama, ICEF-IPFE 2025 hadir pada momen yang sangat tepat,” katanya.
Melalui program bimbingan teknis dan sertifikasi profesi, IAPI berkomitmen memperkuat kapasitas dan kompetensi SDM pengadaan di seluruh Indonesia.
“Mari kita jadikan ICEF-IPFE 2025 sebagai titik tolak menuju pengadaan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga inklusif, berdampak, dan berkelanjutan—untuk Indonesia yang lebih kuat, adil, dan berdaulat di bidang pengadaan,” ujar Andi Zabur
Program 3 Hari yang Edukatif, Solutif, dan Inklusif
ICEF-IPFE 2025 menghadirkan rangkaian program unggulan:
✅ 10 Talkshow Nasional dengan narasumber dari LKPP, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, BPK, TNI, BUMN, akademisi, serta asosiasi dan lembaga hukum.
✅ Temu Bisnis One-on-One antara penyedia dan 10 besar K/L pengguna anggaran.
✅ Pameran seluas 2.700 m² dengan ratusan brand nasional dan internasional: Lenovo, Sharp, BYD, Wuling, Vivente, dll.
✅ Pendampingan pembiayaan dan transaksi oleh Bank BRI dan Bank DKI.
✅ Bimtek Katalog V6 dan sertifikasi kompetensi CPOF, CPSp, CCMS oleh LSP Pengadaan Indonesia – BNSP
Sektor strategis yang difokuskan:
• Pangan dan Ketahanan Pangan
• Hilirisasi Industri dan Infrastruktur
• Kesehatan dan Program MBG
• Pendidikan dan Reformasi SDM PBJ
• Digitalisasi Sistem Pengadaan
• Konstruksi dan Perumahan
Dukungan Kuat Dunia Usaha
Anindya N. Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia:
“Dengan memperkuat peran UMKM dalam belanja pemerintah, kita memperbesar dampak belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat dan memperluas investasi lokal.”
Bambang Setiawan, Direktur Utama PT Satu Tujuan Event:
“Kami merancang ICEF-IPFE bukan hanya sebagai ajang pameran, tapi sebagai panggung kolaborasi nasional yang membuka peluang nyata dan membangun jembatan antara kebutuhan pemerintah dan kapasitas penyedia dalam negeri.”
ICEF-IPFE 2025 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan titik balik strategis bagi masa depan pengadaan nasional. Ini adalah wujud nyata dari sinergi antara visi Presiden Prabowo, transformasi digital LKPP, penguatan ekosistem industri oleh Kadin, serta profesionalisasi dan pemberdayaan SDM pengadaan yang dipimpin oleh IAPI.
Lebih dari sekadar forum diskusi dan pameran produk, ICEF-IPFE 2025 adalah ruang temu lintas sektor yang melahirkan solusi nyata dan kebijakan terintegrasi.
Dengan menguatkan peran UMKM, mengoptimalkan belanja pemerintah, dan memanfaatkan teknologi pengadaan secara menyeluruh, ICEF-IPFE 2025 diharapkan menjadi katalisator kelahiran sistem pengadaan publik yang adil, efisien, inklusif, dan berdaya saing global—menuju Indonesia Emas 2045. (*)
