Oleh: Melda Imanuela (Founder Kaukus Perempuan Merdeka)
EDITOR.ID, HUT PDIP ke-49 yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 Januari. Dalam rangka memperingati HUT PDIP pada tanggal 10 Januari 2022 mengusung tema ?Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya?. Dimasa pandemi Covid 19 sampai saat ini menjadikan momentum PDIP sebagai salah satu Partai Besar yang memenangkan dua kali dalam pemilu 2014 dan 2019 untuk bergerak bersama rakyat.
Kaukus Perempuan Merdeka (KPM) dalam kesempatan HUT PDIP ke 49 tahun mengucapkan dirgahayu semakin menguatkan gerakan bersama rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Selain itu Kaukus Perempuan Merdeka (KPM) mengapresiasi sikap Puan Maharani selaku ketua perempuan pertama di DPR RI berkomitmen dalam mendukung percepatan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di awal tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberpihakan Partai Besar terhadap terhadap perempuan sebagai Sumber Daya Politik.
Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan dalam jajaran kepengurusan DPP PDIP peridode 2019-2024 dan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Indonesia masa pemerintahan Jokowi jilid I, menunujukkan konsistensinya dalam mendukung womenomics atau pelibatan lebih besar dapat menjadi penggerak ekonomi baik dalam masa normal ataupun krisis. Sehingga Puan Maharani memasukkan dan mengawal prolegnas ekonomi yang memberdayakan perempuan.
Kunjungan Puan Maharani ke United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Headquartes di Madrid, Spanyol pada bulan November 2021 membahas soal peran perempuan dalam masa pandemi Covid 19 dan pasca pandemi yang dapat menuju kesetaran gender. Sebanyak 70 % dari healthcare adalah perempuan, dimana mereka terus berada di garda depan dalam perjuangan melawan Covid 19.
Perempuan yang memegang otoritas atau kekuasaan berperan penting dalam menavigasi dimasa yang sulit selama pandemi. Oleh karenanya perlu mendorong perempuan untuk diwakili lebih baik dalam lembaga publik. Maka perlunya mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan karena hal tersebut juga akan mendorong pemulihan ekonomi yang adil. Diperlukan pula skema perlindungan sosial berbasis kesetaraan gender. Saat ini 60 persen perempuan di seluruh dunia tidak dicakupi oleh perlindungan sosial.
UNWTO dan DPR RI sepakat bahwa perlindungan sosial harus diubah untuk lebih mendukung perempuan, terutama saat krisis. Lebih lanjut, Puan menyinggung soal isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga perlu mendapat perhatian. Sehingga Parlemen perlu mendorong dan memperkuat upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan untuk mengatasi akar permasalahan adalah melalui pemberdayaan anak dan perempuan dengan akses yang setara terhadap pendidikan.
Puan Maharani menorehkan sejarah sebagai ketua perempuan DPR RI, hal ini menunjukkan perempuan mampu memimpin baik dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam kunjungan ke UNWTO di sela-sela menghadiri Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, beliau mengatakan bahwasannya tugas Parlemen di seluruh negara dan semua gender untuk memimpin transformasi sistem global kita, untuk memastikan alokasi lebih adil terhadap sumber daya di satu negara dan kesempatan lebih adil di masa depan. Apalagi dikuatkan dengan perjuangan pergerakkan perempuan Indonesia tentang keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan sekurang-kurangnya 30 persen di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Selaras dengan spirit tersebut dalam penguatan keterwakilan perempuan di legislatif yang bertujuan agar kebijakan pemerintah dan rancangan undang-undang yang dibentuk berpihak pada perempuan, anak dan kaum marginal. Sehingga penguatan akan institusionalisasi kaderisasi politik politik perempuan termasuk di PDIP baik di tingkat basis terutama di Desa.
Apalagi dengan kepememimpinan Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP yang juga mantan presiden ke 5 yang menjadi kepala negara pertama pertama semakin menegaskan pentingnya perempuan dalam kehidupan politik nasional, meskipun perempuan menjadi pemimpin, kesejatian tugas sebagai ibu, sebagai pendidik, istri sekaligus peletak dasar bagi perkembangan masa depan anaknya yang tidak boleh dilupakan. Sehingga kaderisasi perempuan yang secara khusus menyiapkan perempuan Indonesia sebagai pemimpin pelopor.
PDIP dalam usianya yang ke 49 tahun semakin memperkuat persatuan dengan rakyat serta membangun nation and character building di Indonesia yang kokoh dan kuat yang berlandaskan pada nilai-nilan Pancasila yang terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan hukum dengan semagat kegotong royongan.
