Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memimpin rapat kerja nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Hasil dari Rapimnas itu, Partai Golkar resmi mengusung dan mengusulkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. “Semua DPD Partai Golkar telah setuju maka keputusan segera saya sahkan. Saya berharap generasi Z bisa memanfaatkan kesempatan ini,” ucap Erlangga Sutarto pada sambutannya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Sabtu, 21 Oktober 2023
Airlangga kemudian memutuskan jika kader Partai Golkar sepakat mendukung Gibran. Airlangga lantas mengetuk palu dan hasil Rapimnas pun disetujui semua pihak.
“Dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim, maka saya ketok usulan Golkar yang akan saya serahkan ke Pak Prabowo dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketum partai, setuju?” tok! Dengan demikian sah!***
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada Rabu (30/9/2026) siang, raungan alat berat ekskavator menggema di area belakang lapas, meratakan bangunan-bangunan hunian eksklusif yang menyalahi aturan.
DPR Sahkan Belanja negara dipatok hingga Rp4.106,26 triliun. Angka ini membengkak dibandingkan rancangan awal (RAPBN 2027) yang tadinya berada di kisaran Rp4.097,19 triliun.
Penanganan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026 memasuki babak baru. Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menyerahkan enam tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Praktik tata kelola fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan kembali menjadi sorotan tajam. Komisi XIII DPR RI membongkar keberadaan 13 unit rumah dinas berfasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong yang tidak terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Sikap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dalam merespons temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, memantik sorotan kritis publik. Narasi pembelaan yang menyebut kompleks “vila mini” tersebut sebagai rumah dinas pegawai dinilai bertolak belakang dengan tindakan tegas mencopot lima pejabat struktural di lapas tersebut.
