Jakarta, EDITOR.ID, – Ribuan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia berisiko kehilangan hak pencairan gaji pensiun pada Februari 2025. Gaji Pensiunan PNS dikabarkan akan cair di bulan Februari 2025. Namun terdapat beberapa kondisi kenapa gaji pensiunan PNS tidak bisa dicairkan.
Penyebabnya adalah kegagalan memenuhi kewajiban otentikasi data berkala melalui aplikasi terbaru Taspen, Andal by Taspen yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2025.
Pasalnya Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan melakukan otentikasi (kesesuaian data) secara berkala. Jika tidak otentikasi berkala, pensiunan PNS berisiko tidak bisa menerima pencairan gaji pokok di Februari 2025.
Otentikasi dapat dilakukan melalui aplikasi Andal by Taspen. Mulai 1 Januari 2025, aplikasi ini menggantikan Taspen Otentikasi sebelumnya.
Proses otentikasi bertujuan memastikan dana pensiun disalurkan tepat sasaran. Hal ini mencegah penyaluran dana kepada pihak yang tidak berhak.
Kebijakan ini dinilai krusial untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan anggaran negara.
Gaji pensiunan PNS akan disalurkan melalui PT Taspen (Persero) kepada para penerima gaji pensiunan.
Berikut beberapa faktor kenapa gaji pensiunan PNS terjadi penundaan:
1. Pensiunan PNS belum melakukan otentikasi
Otentikasi merupakan hal yang penting, para pensiunan PNS diwajibkan verifikasi data untuk memastikan penerima manfaat masih memenuhi syarat menerima gaji pensiun.
Jika otentikasi tidak dilakukan, maka pembayaran gaji pensiun bisa mengalami penundaan tersebut.
2. Pensiunan PNS belum mengirimkan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB)
Surat tanda bukti diri juga merupakan dokumen yang sangat penting yang harus diberikan ke PT Taspen.
Kebijakan Baru
Berdasarkan pengumuman resmi PT Taspen melalui akun Instagram @pt_taspen, seluruh penerima pensiun wajib melakukan verifikasi data secara berkala sesuai kategori penerima. Aplikasi Andal by Taspenakan menggantikan sistem otentikasi sebelumnya, dengan penyesuaian skala periode verifikasi yang lebih ketat.
Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan dana pensiun tidak disalurkan kepada pihak yang sudah tidak berhak, seperti penerima yang telah meninggal atau mengalami perubahan status.
Langkah ini juga disebut sebagai upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana pensiun, yang selama ini kerap dipertanyakan publik.
Siapa Saja yang Terdampak?
Dilansir dari akun Instagram resmi Taspen, berikut skala otentikasi yang harus dilakukan pensiunan PNS. Terdapat tiga skala otentikasi yang harus dipatuhi penerima pensiun, dengan frekuensi berbeda berdasarkan kategori penerima:
