EDITOR.ID, Jakarta, – Ya Ampunn alamakkk…!!! Banyak Kepala Desa dan Lurah yang modus. Membagi Bantuan Sosial Pandemi Covid dan Program Keluarga (PKH) nya, pilih kasih alias tak adil! Yang dikasih uang cuma yang ada hubungan dengan keluarga atau kekerabatan. Sementara yang benar-benar asli orang miskin ga kebagian.
Salahnya sih dia bukan dari keluarganya pak Lurah. Terpaksa warga miskin ini bisanya gigit jari.
Hal ini dibongkar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Mantan Walikota Surabaya itu mengaku banyak yang protes kepadanya karena penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Risma mengatakan komplain tersebut mengungkap bahwa banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima PKH. Hal itu dikarenakan saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” ujarnya dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).
Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma menyebut saat ini progresnya sudah mencapai 90%.
“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” ungkapnya.
Risma menyebut nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.
“Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” pungkasnya. (Tim)
