“Begitu 7-8 bulan tidak menerima saya, saya sudah melihat direksi-direksi ini sudah mulai berani melawan saya, karena mereka sudah tahu bahwa saya tidak bisa menggantikan mereka,” tegas Ahok dengan nada keras.
“Lalu apa yang saya lakukan? Saya kunci di dalam rencana kerja, misalnya sebelum berhenti saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024 itu di dalam RUPS pas saya berhenti, mereka harusnya melakukan penghematan 46 persen di seluruh Procurement pengadaan. Dan itu sudah tanda-tangan,” tambahnya.
Ahok mengaku senang apabila Kejaksaan Agung berniat ingin memanggilnya sebagai saksi dalam kasus korupsi bahan bakar minyak mentah oplosan Pertalite.
Saat ini sudah masuk tahun 2025, Ahok mengatakan benar atau tidaknya direksi Pertamina mengikuti RKAP dan RUPS yang sudah ditandatangani bersama untuk 2024.
“Kalau penghematan enggak 46 persen sesuai hitungan, kita pakai konsultan loh, berarti (ada) maling, kalau diubah di RUPS dan RKAP berarti ada intensi nyolong, semuanya tercatat,”
Meski siap diperiksa oleh Kejagung, Ahok mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai permasalahan teknis, seperti pencampuran BBM (BBM Oplos) jenis Pertamax dengan Pertalite, karena menurutnya hal tersebut berkaitan dengan aspek teknis pengadaan. (tim)
