EDITOR.ID, Jakarta,- Ada sejumlah kelompok tertentu ditengarai terus membangun opini dan pembunuhan karakter (character assassination) terhadap Presiden Joko Widodo dengan berbagai tuduhan tak berdasar. Memanfaatkan media sosial terus berusaha membangun opini negatif tentang Presiden Joko Widodo. Dan terkini, mereka menuduh Presiden sebagai pemicu adanya kerumunan massa di Maumere, NTT.
“Kelompok ini selalu membangun frame negatif terhadap sosok Kepala Negara, padahal apa yang mereka bangun opini sangat sesat dan mengandung unsur fitnah, karena selama ini sebagai pemimpin rakyat Indonesia, pak Jokowi selalu bekerja untuk rakyat namun mereka membalikkan opini,” ujar praktisi hukum Edi Winarto.
Hal sama dilontarkan Ferdinand Hutahaen. Bahkan mantan politisi Partai Demokrat ini membongkar adanya konspirasi dan udang dibalik batu dari aksi pelaporan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.
Pelaporan itu dilayangkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Maumere, Sikka, NTT. Ferdinand Hutahaean menduga, ada motif lain atas aksi pelaporan ini. Ada niat mereka ingin menjatuhkan citra Presiden sebagai pemimpin bangsa. Namun mereka gagal.
Pasalnya, pelaporan itu untungnya gagal alias ditolak lantaran Bareskrim Polri tidak menerbitkan laporan polisi (LP).
Pegiat media sosial ini menilai, pelaporan Koalisi Masyarakat Anti Keadilan itu tidak lebih hanyalah langkah politik.
Akan tetapi mereka minim pemahaman tentang prokes dan tidak paham tentang pidana.
?Namun hanya nafsu besar untuk bermain opini bahwa seolah Presiden Jokowi melanggar prokes, dan penegakan hukum tidak adil,? ucap Ferdinand sebagaimana dilansir dari JPNN.com, Kamis malam (25/2/2021).
?Itulah targetnya. Hanya mau main opini,? ungkapnya.
Sebaliknya, mantan politisi ini menilai apa yang dilakukan Jokowi itu jelas-jelas tidak terdapat unsur pidananya.
?Mereka seharusnya paham itu kalau hatinya bersih, karena Jokowi tak pernah merencanakan membuat kerumunan dan itu spontan,? tegas Ferdinand.
Eks pimpinan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini juga menyatakan, akan sangat berbahaya kalau kerumunan spontan seperti itu dijadikan kasus pidana.
Sebab, bisa-bisa semua pejabat masuk penjara atau siapa pun bisa masuk penjara dengan rekayasa.
Ferdinand mengambil contoh terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
?Contohnya Anies, lagi ke lapangan berkunjung dan ada gerombolan orang datang mengelu-elukan dia, dan kemudian dilaporkan ke polisi, kan bahaya,? terangnya.
?Itulah hal-hal yang harus dipahami oleh mereka. Jangan asal bikin pernyataan tal berkualitas,? tutur Ferdinand.
Dia menambahkan bahwa langkah polisi tidak menerbitkan LP atas upaya Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan itu sudah tepat.
?Wajar polisi menolak dan sudah benar polisi menolak laporan itu karena memang tidak ada unsur pidananya,? pungkas mantan Caleg DPR RI ini. (tim)
