JAKARTA, EDITOR.ID,- Pergantian bolak balik kepemimpinan di tubuh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) kembali mencuri perhatian publik. Dalam kurun waktu yang relatif singkat—sekitar dua tahun—posisi puncak lembaga yang bertugas mengorkestrasi narasi strategis istana ini sudah berganti hingga tiga kali.
Fenomena “kursi panas” ini sontak memantik perdebatan di ruang publik. Apakah dinamika ini murni sekadar strategi penempatan figur yang pas di garis depan, atau justru sinyal adanya persoalan mendasar pada desain tata kelola komunikasi pemerintah?
Fakta menunjukkan Bakom telah beberapa kali gagal meredam isu panas yang memicu gesekan besar dan demo anti pemerintah. Bahkan Bakom gagal mengelimir isu dan opini negatif tentang Program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dengan soundbyte yang positif.
Di jagat maya berseliweran informasi, isu dan opini yang menyudutkan Program MBG dan Kopdes Merah Putih dan Bakom gagal mendeteksi informasi, isu dan opini yang berkembang. Bakom telah gagal mengelimir kabar dan informasi yang mendegradasi kewibawaan dan citra pemerintahan Prabowo dimata publik.
Terbukti secara global pemerintahan Prabowo Subianto mendapat rapor Untrust atau ketidakpercayaan investor pasar terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia. Dampaknya harga saham anjlok akibat modal asing cabut dari Indonesia. Berlanjut kondisi rupiah terpuruk. Semua itu bermuara dari kegagalan komunikator Prabowo dalam menjelaskan tentang program dan kebijakan Indonesia bagi publik dan masyarakat global.
Pengamat Komunikasi Politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta, Azwar, menilai frekuensi pergantian tersebut memang layak menjadi bahan evaluasi yang serius. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak serta-merta melompat pada kesimpulan bahwa hal ini adalah sebuah kegagalan komunikasi.
Antara Rotasi Biasa dan Konsistensi Kelembagaan
Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2025, Bakom memegang peran vital sebagaidirigen utama dalam menyelaraskan informasi kebijakan serta program strategis kementerian dan lembaga. Mengingat usianya yang masih tergolong baru, kontinuitas kepemimpinan sejatinya memegang kunci penting untuk membangun kultur organisasi, jaringan media, hingga pola koordinasi yang matang.
Meski demikian, rotasi kepemimpinan hingga tiga kali dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan akademis mengenai konsistensi strategi kelembagaan.
“Ukurlah stabilitas sistem komunikasinya. Kalau orang berganti tetapi sistem tetap konsisten, berarti institusinya kuat. Tetapi kalau setiap pergantian orang selalu diikuti perubahan arah komunikasi, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya orangnya, melainkan desain komunikasinya,” ujar Azwar sebagaimana dilansir dari JawaPos.com.
Azwar berpandangan, pergantian kepala Bakom harus dilihat sebagai ujian kematangan sistem komunikasi pemerintah. Idealnya, estafet kepemimpinan tidak serta-merta mereset arah strategi maupun institutional memory yang telah dibangun.
Kendati demikian, ia juga menyebut terlalu dini jika dinamika ini langsung dicap sebagai kegagalan total, sekaligus terlalu naif jika dianggap sekadar rotasi administratif biasa.
Bukan Sekadar Evaluasi Kinerja, Melainkan Penempatan Orang Tepat
Menariknya, dinamika pergantian ini tidak otomatis dibaca sebagai bentuk sanksi atau rapor merah bagi pimpinan sebelumnya. Indikator kuatnya terlihat dari masih diembannya posisi-posisi strategis di lingkaran Istana oleh para mantan kepala Bakom terdahulu.
Bagi Azwar, pergerakan ini lebih condong pada upaya penataan personel—mencari figur yang dinilai paling mumpuni untuk berdiri di garda terdepan corong komunikasi pemerintah menghadapi dinamika opini publik yang kian kompleks.
Menata Ulang Indikator Keberhasilan Bakom
Ke depan, tantangan terbesar bagi kepemimpinan baru di Bakom bukan lagi sekadar memproduksi berita atau mengejar kuantitas pemberitaan di media massa. Azwar mengingatkan bahwa efektivitas lembaga orkestrasi komunikasi ini harus diukur melalui indikator yang jauh lebih substantif, antara lain:
Konsistensi Pesan: Menjaga agar narasi kebijakan pemerintah selaras dan tidak gaduh di berbagai lini kementerian.
Kecepatan dan Ketepatan Respons: Sigit dan taktis dalam merespons isu publik maupun krisis yang berpotensi mengguncang kepercayaan.
Pemahaman Publik
Memastikan substansi kebijakan benar-benar dimengerti oleh masyarakat, bukan sekadar lewatnya informasi (exposure).
Membangun Kepercayaan (Public Trust)
Menjadikan informasi yang disampaikan Bakom sebagai rujukan yang kredibel di tengah pusaran disinformasi dan opini liar di masyarakat.
Ujian kini berada di pundak pimpinan baru Bakom
Apakah mereka mampu membawa lembaga ini keluar dari pusaran evaluasi berulang, atau justru terjebak dalam siklus ganti pimpinan tanpa penguatan sistem yang ajeg? Waktu yang akan menjawab.
Karena itu, dia mendorong pimpinan Bakom yang baru tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan pemerintah, tetapi juga memastikan komunikasi tersebut konsisten, cepat, tepat, dipahami publik, dan mampu membangun kepercayaan.
“Pimpinan Bakom yang baru harus berani menjawab hal tersebut di atas, agar bisa berhasil memulihkan citra Bakom di tengah-tengah pusaran opini masyarakat,” pungkas Azwar
Kompetensi dan Pengalaman Komunikasi Pimpinan Bakom Dipertanyakan
Terkait pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dari Muhammad Qodari ke Syahganda Nainggolan kembali menyoroti kompetensi pejabat yang mengisi posisi tersebut.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai, pergantian Kepala Bakom hingga empat kali dalam dua tahun menunjukkan posisi tersebut belum dipilih berdasarkan kompetensi, terutama di bidang komunikasi publik.
“Memang ironis, Prabowo hanya dalam dua tahun sudah mereshuffle empat kali kepala Bakom. Hal ini tidak akan terjadi bila kepala Bakom dipilih berdasarkan kompetensi, khususnya yang kompeten di bidang komunikasi,” kata Jamiluddin, Sabtu (3/10).
Namun begitu, ia menilai pergantian Qodari memang layak dilakukan karena Qodari dinilai tidak memiliki dasar yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Latar belakang pendidikan Qodari di bidang politik disebut membuat pendekatan yang digunakan dalam komunikasi pemerintah cenderung bernuansa politik.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menggeser fungsi komunikasi dari pertukaran informasi menjadi upaya memengaruhi, mengendalikan, memperoleh, atau mempertahankan kekuasaan.
“Qodari suka tidak suka tidak memiliki basic yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Karena itu, wajar saja komunikasi yang dilakukan Qodari jauh dari prinsip-prinsip komunikasi publik yang efisien dan efektif,” tuturnya. ***
