JAKARTA, EDITOR.ID — Pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Kamis (1/10/2026), diwarnai sorotan tajam publik. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk sisa masa jabatan 2026–2031, menggantikan posisi Hery Susanto.
Namun, pelantikan nakhoda baru lembaga pengawas pelayanan publik ini tidak berjalan tanpa beban. Nuzran dan jajarannya langsung disambut oleh pekerjaan rumah berskala besar: mengawal tuntas temuan skandal fasilitas mewah mirip hotel di balik jeruji besi.
Pasalnya, estafet kepemimpinan ini terjadi beriringan dengan langkah investigasi Ombudsman yang baru saja membongkar fakta mengejutkan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September lalu. Dalam sidak tersebut, tim pengawas menemukan sejumlah bangunan khusus yang diduga difungsikan sebagai hunian warga binaan dengan fasilitas supernyaman layaknya apartemen—mulai dari sofa empuk, televisi layar datar, kulkas, hingga ruang makan tersendiri.
Tidak hanya itu, tim investigator juga mendapati botol bekas minuman keras di area lapas serta mengategorikan bangunan hunian tersebut ke dalam tipe “suite”, “deluxe”, dan “standar”. Temuan ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai kalangan karena mencederai rasa keadilan hukum masyarakat.
Respons Pemerintah dan Tokoh Masyarakat
Menanggapi polemik ini, pihak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bergerak cepat. Sejumlah pejabat struktural Lapas Cibinong langsung dinonaktifkan guna menjalani pemeriksaan intensif oleh tim gabungan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan institusi pemasyarakatan dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang. “Kami tidak akan mentolerir adanya diskriminasi fasilitas atau perlakuan khusus bagi warga binaan tertentu. Siapa pun yang terbukti melanggar SOP dan terbukti bermain mata akan dijatuhi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar salah satu perwakilan pejabat Ditjenpas dalam keterangan resminya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat dari Transparency Watch Indonesia, Dr. Hendra Setiawan, menilai momentum pergantian kepemimpinan di Ombudsman ini harus dimanfaatkan sebagai momentum “bersih-bersih” yang lebih agresif.
”Kasus di Lapas Cibinong ini adalah ujian pembuka yang sangat krusial bagi kepemimpinan Nuzran Joher di Ombudsman. Publik menanti taring tajam Ombudsman untuk tidak hanya berhenti pada temuan administratif, tetapi mengawal hingga tuntas siapa dalang di balik ‘fasilitas istimewa’ tersebut. Ini pertaruhan kredibilitas pengawasan negara,” ungkap Hendra saat dihubungi, Jumat (2/10/2026).
Di sisi lain, pihak Ombudsman memastikan bahwa proses penelusuran masih terus berjalan. Di bawah komando nuzran yang baru, lembaga ini dituntut untuk tidak sekadar mengungkap bagaimana fasilitas mewah tersebut bisa berdiri megah di dalam penjara, tetapi juga memastikan ada efek jera yang nyata bagi para oknum yang bertanggung jawab.
Kini, publik tinggal menunggu: akankah kepemimpinan baru Ombudsman mampu membongkar tuntas gurita pelanggaran di Lapas Cibinong, ataukah kasus ini hanya akan menguap begitu saja? (*)
