Jakarta, EDITOR.ID,- Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawainya yang berasal dari institusi kepolisian, Iptu Setya Budi Diaz. Bahkan KPK menetapkan Setya Budi sebagai tersangka. Penangkapan tersebut bersamaan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widyantoro.
Lantas kenapa pegawai KPK Setya Budi Diaz ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka di tengah penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Pemalang Anom Widyantoro?
KPK mengungkap keterlibatan pegawai KPK dalam kasus Bupati Pemalang Anom Widyantoro. Sang pegawai KPK tersebut melakukan pemerasaan terhadap sang Bupati sebelum terkena OTT KPK.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa Dias bersama ayahnya bernama Lilik Budi Suprianto diduga terlibat dalam pemerasan terhadap Bupati Anom. Ayah dan anaknya tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Tidak hanya diproses hukum, dia memastikan Dias bakal kena sanksi etik.
”Tentunya kami akan proses secara hukum pidananya, apakah nanti memang itu terbukti tentunya sanksi etik dan kami juga ada inspektorat juga mungkin nanti dengan Dewas (KPK) karena ini pegawai KPK yang juga terikat dengan kode etik dan kode perilaku di KPK,” ujar Taufik Husein kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
KPK Ungkap Keterlibatan Dias dalam Kasus Bupati Pemalang
Dias juga dijadikan tersangka usai Lembaga Antirasuah melakukan serangkaian penyelidikan hingga naik menjadi penyidikan.
Karena itu, Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa kasus terkait dengan bupati Pemalang digarap dalam 2 klaster.
Klaster pertama terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang diduga dilakukan oleh Anom. Korbannya adalah jajaran anak buah di bawahnya dan juga pihak swasta.
Sementara klaster kedua terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh petugas KPK kepada bupati Pemalang.
Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasar kecukupan alat bukti yang sah, penyidik menetapkan 4 orang tersangka.
”Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan dari instansi kepolisian,” papar Budi.
Budi belum mengungkap secara terperinci mengenai dugaan pemerasaan yang menyeret petugas KPK.
Menurut dia, semua masih dalam tahap awal penyidikan. Sehingga kasus tersebut akan terus didalami oleh penyidik untuk menggali seluruh data dan informasi atas peristiwa pelanggaran hukum itu.
”Ini masih tahap awal, jadi penyidik tentu masih akan fokus terkait dengan perkara ini. Dan nanti penyidik tentu masih akan mendalami apakah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan,” ujarnya.
Jadi Bahan Intropeksi dan Evaluasi KPK
Budi mengungkapkan bahwa, keterlibatan petugas KPK dalam dugaan pemerasan itu menjadi bahan introspeksi. Dia memastikan, instansinya akan melakukan langkah-langkah korektif dan langkah-langkah perbaikan. Melalui pendekatan sistem ataupun pendekatan individual.
“Sehingga kita bisa melakukan mitigasi sejak dini, kita bisa melakukan pencegahan, supaya persoalan-persoalan seperti ini tidak kembali terulang,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Pemalang Anom Widyantoro resmi menjadi tersangka sekaligus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis pagi ini, Anom digelandang keluar Gedung Merah Putih KPK mengenakan rompi oranye khas tahanan Lembaga Antirasuah.
Tidak sendirian, Anom digiring bersama 3 tersangka lain yang juga terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa (28/7). Mereka berempat langsung dibawa oleh petugas KPK untuk menuju ruang tahanan. Meski tidak banyak bicara, Anom sempat menyampaikan permohonan maaf.
”Kita paham situasinya, kita minta maaf semua,” kata Anom kepada awak media yang mencegatnya. ****
