Jakarta, EDITOR.ID,- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan, kekayaan alam Indonesia dinikmati 10 pengusaha taipan. Sjafrie mengklaim, memiliki data ada pengusaha yang menjalankan roda perusahaan berkedok legal, tetapi praktiknya malah merugikan negara.
Kebocoran anggarannya pun, dikatakan Sjafrie, menembus Rp5 ribu triliun.
Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam sambutannya di acara Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
“Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itulah data yang saya terima,” ujar Sjafrie.
Dia mengatakan, ada pengusaha yang secara administratif terlihat legal, tetapi praktiknya merugikan negara karena tidak memenuhi kewajiban atau bahkan melakukan tindakan ilegal.
“Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ada ilegal. Jadi kita mau fokus bahwa kedaulatan kita terancam oleh kedaulatan ekonomi,” ungkapnya.
Salah satu sorotan tajam Menhan adalah adanya ancaman kedaulatan ekonomi yang datang dari dalam. Ditegaskannya bagaimana kekayaan alam masih menjadi incaran empuk pihak asing dan domestik melalui jalur ilegal.
“Apa yang terjadi sekarang? Kekayaan alam kita masih diincar. Selalu dibawa ke luar, baik itu dilakukan oleh bangsa kita sendiri, maupun kolaborasi dengan bangsa luar,” ujar Sjafrie.
Sjafrie mengingatkan, luas wilayah Indonesia yang mencapai 7 juta kilometer persegi adalah berkah sekaligus tantangan.
Kekayaan alam yang melimpah inilah yang memicu bangsa Eropa bertahan hingga 350 tahun di Tanah Air dan dinilainya menjadi faktor penghambat kemajuan di masa lalu.
Sjafrie Berjanji Akan Sapu Bersih Praktek Ilegal
Sjafrie yang merupakan Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan pemerintah kini bergerak cepat melalui satuan tugas untuk menyapu bersih praktik ilegal. Mulai dari kelapa sawit hingga tambang di wilayah Barat maupun Timur Indonesia seperti Maluku.
“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Hutan, kita menghentikan penyelundupan di Maluku dan lainnya,” kata dia.
“Ini karena kita lupa bahwa kita perlu menjaga kedaulatan negara, kedaulatan politik, ekonomi, dan kedaulatan wilayah,” kata Sjafrie.
Dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membela negara dari ancaman ekonomi. Pasalnya, saat ini, kedaulatan negara sedang diusik dari dalam.
Sjafrie mencontohkan, penyelundupan timah, sawit, dan hasil tambang pada era reformasi, sangat marak terjadi.
Dia menuding, permainan kotor pengusaha menyebabkan kebocoran anggaran hingga Rp 5.770 triliun.
“Kalau ada niat dan ada kesempatan, terjadilah kerusakan. Ini yang kita bereskan. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” ucap Sjafrie.
Sejarah kelam penyelundupan timah yang terulang
Menhan berkisah tentang kejayaan PT Timah pada tahun 1977 yang sempat melampaui Pertamina. Namun, kata dia, kejayaan itu digerogoti oleh korupsi dan penyelundupan.
Meski sempat ditekan selama 21 tahun, celah penyelundupan kembali terbuka lebar pascareformasi 1998 hingga tahun 2025 lalu.
Kebocoran Tembus Rp5.770 triliun
Menurut dia, hal ini berakibat adanya kebocoran anggaran. Angka yang disampaikan pun cukup mencengangkan. Berdasarkan data yang dia terima, terjadi kebocoran hingga 150 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.770 triliun.
Selain itu, dana Bank Himbara yang disalurkan kepada pengusaha juga patut dipertanyakan efektivitasnya bagi negara.
Sjafrie turut menyinggung adanya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.
“Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itulah data yang saya terima,” kata dia.
Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk wajib membela negara dari ancaman ekonomi ini. ***
