Jakarta, EDITOR.ID,- Pernyataan kontroversial Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia, Tito Karnavian mengenai bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk korban bencana di Aceh memicu ketegangan diplomatik dan kecaman luas pada Desember 2025.
Pernyataan Tito Karnavian tersebut diucapkannya dalam wawancara di kanal YouTube Helmy Yahya pada, 13 Desember 2025.
Tito Karnavian menyebut bahwa bantuan obat-obatan dari Malaysia senilai kurang lebih Rp1 miliar adalah jumlah yang “tidak seberapa” dibandingkan dengan sumber daya penanggulangan bencana yang dikerahkan oleh pemerintah Indonesia.
Tito Karnavian langsung meminta maaf atas ucapannnya yang bernada meremehkan bantuan Malaysia ke Aceh Rp1 miliar, yang dinilainya tak seberapa. Tito menegaskan tidak pernah berniat mengecilkan bantuan dan dukungan warga maupun pemerintah Malaysia kepada korban bencana di Aceh.
Hal itu disampaikan Tito di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menyusul viralnya pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Tan Sri Rais Yatim yang menyatakan kecewa dengan komentar yang dinilai meremehkan bantuan tersebut.
“Pernyataan saya kemarin mungkin disalahpahami. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan, dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu,” katanya.
Tito secara terbuka menyampaikan permohonan maaf apabila ucapannya menimbulkan kesan negatif.
“Saya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan bantuan dan dukungan dari saudara-saudara kita di Malaysia. Kalau ada yang salah paham, saya minta maaf,” ujar Tito.
Ia menegaskan hubungan personal dan profesionalnya dengan Malaysia telah terjalin sangat panjang dan erat, sejak kerja sama pascabom Bali, saat dirinya masih aktif di kepolisian, Densus 88, hingga menjabat Kapolri dan kini Mendagri.
Hubungan baik itu, kata Tito, juga terjalin dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution, Menteri Luar Negeri, hingga Perdana Menteri Malaysia.
Menurut Tito, penekanan utama dari pernyataannya bukan soal membandingkan atau mengurangi arti bantuan luar negeri, melainkan meminta agar kerja besar Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, juga mendapatkan penghargaan yang setara, meski banyak dilakukan tanpa sorotan kamera.
Tito menambahkan, kekhawatirannya akan munculnya citra negatif seolah-olah Indonesia sangat bergantung pada bantuan asing yang nilainya relatif kecil.
Kecaman pun datang dari mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, memberikan kritik tajam terhadap pernyataan tersebut.
Diketahui Tan Sri Rais Yatim selain pernah menjabat sebagai mantan Luar Negeri Malaysia (Menteri Luar Negeri Malaysia saat ini adalah Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan) ia pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Negara (Senat Malaysia) untuk periode 2020–2023, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, serta Menteri Penerangan Malaysia.
Rais Yatim menilai ucapan Tito tidak pantas dan menunjukkan kurangnya adab dalam berdiplomasi. Ia menekankan bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya dilihat dari niat baik dan solidaritas, bukan dari nilai nominal atau jumlahnya.
Bahkan Rais Yatim menyayangkan sulitnya pejabat Indonesia mengucapkan terima kasih dan justru membanding-bandingkan bantuan tersebut.
Netizen Indonesia & Malaysia pun banyak mengecam sikap Tito tersebut sebagai tindakan yang arogan dan memalukan di kancah internasional.
Isu ini menjadi sensitif karena di lapangan masih terdapat warga terdampak banjir di Aceh yang mengibarkan bendera putih sebagai tanda membutuhkan bantuan mendesak.
Mendagri Tito Karnavian memberikan klarifikasi pada 19-20 Desember 2025 setelah dikecam oleh mantan Menlu Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, menyusul banyak nya gelombang protes ditujukan kepadanya, secara resmi Tito meminta maaf jika pernyataannya melukai perasaan warga Malaysia.
Menurut pengakuan Tito meng-klaim dirinya tak bermaksud meremehkan bantuan tersebut dan menegaskan bahwa ia sangat menghormati hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.
Tito menjelaskan bahwa niat aslinya adalah meminta publik untuk juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dan relawan dalam negeri yang sering kali kurang mendapatkan sorotan media. (*)
