Bandung, Jawa Barat, EDITOR – Erick Darmadjaya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bandung soroti indikator inflasi dan gini rasio pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Akhir Tahun Anggaran 2022.
“Kami (Fraksi PSI-PKB-PPP) menyoroti tentang indikator inflasi dan gini rasio di kota Bandung, kami mengusulkan pada Pemkot Bandung bahwa indikator inflasi dan gini rasio di Kota Bandung harus lebih diperjelas di tahun mendatang,” ucap Erick, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (6/4/2023).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, juga menyampaikan bahwa belum optimalnya capaian kinerja inflasi dan gini rasio terlihat dari indikator makro dibandingkan 11 indikator makro lainnya.
Indikator makro ini menjadi penting karena Kota Bandung adalah kota besar sehingga dapat menjadi rujukan dalam mengkategorikan tingkat kemiskinan,
“Indikator tersebut harus diperjelas karena sebagai kota besar, Kota Bandung itu bisa dijadikan perbandingan dalam menentukan kriteria warga miskin atau keluarga miskin. Harus diperjelas meski tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional,” tegasnya.
Erick Darmadjaya mengaku merasa kecewa atas perlakuan SKPD terkait dalam hal menilai kriteria warga miskin akibat inflasi dan gini rasio . Dia kerap kali mendapat permintaan dari masyarakat atas persoalan lapangan kerja,” ujarnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung ini, juga menjelaskan keterangan indikator inflasi dan gini rasio yang dikeluarkan oleh Dinas terkait, kurang akurat, tetutama menyangkut orang-orang yang masuk kriteria data keluarga miskin.
Atas referensi tersebut Erick meminta Pemerintah Kota Bandung untuk memikirkan proses penentuan status warga miskin berdasarkan data sebenarnya supaya tidak menghambat berbagai layanan masyarakat yang memerlukan bantuan pemerintah.
“Kami minta untuk diperjelas data warga miskin supaya layanan masyarakat yang membutuhkan tidak terhambat dan dapat mendapatkan pelayanan yang maksimal,” pungkasnya (*)
