Yudo melanjutkan, tindakan prajuritnya di Polrestabes Medan itu tidak mewakili institusi. Dia menyebut itu merupakan oknum.
“Itu kan oknum, bukan nama institusi, termasuk bukan atas nama Pangdam (Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan), bukan atas nama institusi Kodam, tetapi kan satuan Kumdam (Hukum Kodam),” kata Laksamana Yudo.
“Makanya, kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa, dan Danpuspom TNI juga untuk mem-back up untuk memeriksa,” imbuhnya.
Dia juga menilai sikap prajuritnya di Polrestabes Medan itu kurang etis. “Saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu,” kata Panglima TNI.
Oleh karena itu, dia meminta seluruh prajurit TNI untuk menjadikan perintah harian Panglima TNI sebagai pedoman dalam bersikap. “Ada itu lho. Sudah ada penekanan seperti itu,” kata Yudo.
Dia menambahkan TNI tegas menindak para prajuritnya manakala mereka melanggar aturan. “Jadi ada hal yang seperti itu, kami langsung, tidak ada impunitas (kebal hukum, red.), tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan, kami tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran,” kata Yudo Margono.
Mayor Dedi dan Puluhan Anggota TNI Datangi Polrestabes Medan
Seorang perwira menengah TNI yang merupakan anggota Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Dedi Hasibuan bersama beberapa prajurit TNI lainnya datang ke Markas Polrestabes Medan, Sabtu (5/8) untuk meminta penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial ARH.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan kedatangan itu bertujuan untuk koordinasi.
“Iya betul, beliau hadir ke ruangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk berkoordinasi terkait permohonan penangguhan penahanan salah seorang tersangka ARH merupakan keluarga dari Mayor Dedi Hasibuan,” kata Hadi dalam siaran resminya, Minggu (6/8).
Dia mengatakan kedatangan itu merupakan peristiwa yang biasa. “Kami TNI Polri solid, setiap hal selalu dikoordinasikan dengan baik. Bahwa tugas Polri sebagai pelayan kepada semua pihak,” kata dia.
Kedatangan Mayor Dedi itu, yang rekamannya dapat ditemukan di beberapa media lokal dan media nasional, menjadi sorotan beberapa pihak, termasuk di antaranya Ketua Komisi I DPR RI dan Koalisi Masyarakat Sipil. (tim)
