Jakarta, EDITOR.ID,- Presiden Prabowo Subianto resmi memecat Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer dari kursi jabatannya. Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memeras dalam layanan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyatakan, surat pemberhentian Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer sudah ditandatangani oleh Kepala Negara sejak Jumat (22/8/2025) kemarin, usai KPK menahan dan mengumumkan status tersangka Noel.
“Menindaklanjuti hal tersebut, bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya pada Jumat (22/8/2025) malam.
Walau begitu, Mensesneg menyebut proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer bukan berarti bakal ada perombakan kabinet (reshuffle).
Menurutnya, posisi Wamenaker tidak otomatis diganti orang baru sebagai pejabat definitif karena bisa diisi penjabat sementara, ad interim atau penugasan khusus.
KPK Tahan dan Tetapkan Noel Sebagai Tersangka
Sebelumnya Immanuel Ebenezer bersama 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memeras dalam layanan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Penyidik KPK menemukan cukup bukti Noel dan para tersangka lainnya melakukan pemerasan dalam proses mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dari tarif sertifikat K3 yang semestinya Rp 275 ribu, namun fakta di lapangan, para pekerja atau buruh harus bayar Rp6 juta karena adanya pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, bahkan tidak memroses sertifikasi.
Praktik pemerasan itu sudah berlangsung dari tahun 2019.
“KPK telah menemukan setidaknya dua alat bukti dan menaikkan perkara ini ke penyidikan,” ujar Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat.
Dari pemerasan yang dilakukan sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Noel selaku Wamenaker menerima aliran dana Rp3 miliar.
Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lain sebagai tersangka. Jadi total tersangka dalam kasus ini sebanyak 11 orang.
Kasus ini merupakan hasil gelar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025. KPK meringkus 14 orang di berbagai lokasi yang terdiri atas pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.
KPK juga melakukan penyitaan terhadap 15 unit mobil dan menyita 7 unit sepeda motor yang salah satunya milik Noel. Kemudian KPK menyita uang tunai senilai Rp 170 juta dan US$ 2.201.
Dari serangkaian operasi senyap itu, Tim KPK menangkap 14 orang termasuk Noel Wamenaker.
Lalu, KPK menyita 22 unit kendaraan mewah, terdiri dari 15 mobil dan 7 sepeda motor, serta uang sebanyak Rp196 juta.
Kendaraan berbagai merek dan uang tunai yang disita sebagai barang bukti itu diduga berasal dari sejumlah pihak swasta.
Untuk keperluan penyidikan, KPK langsung menahan Noel dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini sampai 11 September 2025, di Rutan Cabang KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.
Noel Minta Amnesti ke Prabowo
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel berharap bahwa Presiden Prabowo dapat memberikan amnesti untuknya. Dia pun sempat meminta maaf kepada Prabowo karena tersandung kasus korupsi. Noel, sapaan akrabnya, mengklaim kasus yang menyeret dirinya hingga menjadi tersangka bukan terkait pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu.
“Semoga saya mendapatkan amnesti dari presiden Prabowo,” ucap Immanuel saat hendak masuk ke dalam mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat.
Immanuel keluar dari gedung KPK bersama 11 tersangka lainnya dengan menggunakan rompi oranye KPK. Noel berada barisan paling depan diikuti dengan 10 tersangka lainnya dengan posisi memanjang ke belakang saat hendak masuk ke dalam mobil tahanan KPK jenis Isuzu Elf warna hitam. (tim)
