EDITOR.ID, Jakarta,- Nilai tukar Rupiah menembus rekor pelemahan baru pada penutupan perdagangan kemarin. Dolar Amerika Serikat (AS) semakin menguat memaksa Rupiah melemah ke level Rp14.925 per USD.
Soal anjloknya nilai tukar Rupiah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pelemahan kurs tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara seperti Turki, Argentina juga mengalami pelemahan kurs seperti Rupiah.
“Kita semuanya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena pelemahan kurs. Tidak hanya Indonesia,†kata Presiden, Rabu (5/9/2018).
Kepala Negara berpendapat, lesunya mata uang garuda disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Mulai dari isu perang dagang di beberapa negara hingga kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS.
“Ini faktor eksternal yang bertubi-tubi baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di AS baik yang berkaitan dengan perang dagang AS dan China, baik yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina,†ucapnya.
Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pelemahan Rupiah tidak akan menjadi momok yang menakutkan selama pemerintah menyiapkan langkah antisipasi. Dia mengaku terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar dampak pelemahan Rupiah tidak meluas.
“Saya kira yang paling penting kita harus waspada kita harus hati-hati. Saya terus melakukan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, pelaku-pelaku usaha, saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu segaris semuanya,†tukas dia.
Pemerintah sendiri saat ini terus mengkaji sanksi bagi para spekulan dollar AS yang melakukan aksi ambil untung alias profit taking saat nilai tukar rupiah tengah terperosok. Sanksi ini dibuat agar spekulasi terkait nilai tukar tak menjadi sentimen negatif bagi perekonomian dalam negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sikap tegas pemerintah dilatarbelakangi oleh fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya masih kuat. Namun, ia menduga beberapa pihak sengaja menubruk dollar AS guna mengambil untung.
“Nanti kami lihat (sanksinya),†ucapnya di Gedung DPR RI, Selasa (4/9/2018).
Ia melanjutkan, langkah pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan monitoring ketat lewat forum Komite Kebijakan Sistem Keuangan (KKSK) adalah hal yang wajar.
“Ini suatu tindakan bagi kami untuk membedakan pelaku ekonomi yang genuine, yang jaga ekonomi dan perusahannya, dan menjaga ekonomi bertahan dalam guncangan ini, dan mereka yang lakukan profit taking. Ini suatu yang biasa kami lakukan saat situasinya waspada seperti ini,†jelasnya.
Ia melanjutkan, keadaan seperti ini memang bisa dijadikan ajang spekulasi bagi pihak-pihak yang mencari untung untuk dirinya sendiri. “Maka akan ada tindakan-tindakan yang kami lakukan dengan tegas bagi pelaku ekonomi yang melakukan profit taking itu,†tandasnya. (tim)
