Disebutkan juga proyek food estate ini menggelontorkan anggaran yang tidak kecil, uang trilyunan, kenyataannya kini tanah rusak, tidak ada hasilnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti terus menutup mata atas kegagalan proyek lumbung pangan atau food estate. Dalam pidatonya di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.
Presiden Jokowi malah meminta dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate, di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan dalih bahwa sektor pertanian dan perkebunan bisa memproduksi biofuel seperti biodiesel.
Jokowi mengklaim food estate bisa menyuplai kebutuhan pangan dan energi global. Padahal, hasil proyek lumbung pangan Jokowi jauh panggang dari api.
Berselang sekitar 12 jam dari pidato Jokowi di Dubai, aktivis Greenpeace, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaliteng, Save Our Borneo, dan Walhi Kalteng ‘napak tilas’ ke area proyek food estate garapan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalteng.
Menggelar aksi kreatif parodi ‘makan siang Presiden Jokowi dan tiga calon presiden di Pilpres 2024’, para aktivis kembali mengirimkan pesan bahwa proyek food estate bukanlah solusi ketahanan pangan, tetapi justru memperparah krisis pangan dan krisis iklim.
“Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini, hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” kata Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia
Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho mengimbuhkan, proyek food estate bukan hanya tak sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang sehat untuk masyarakat hari ini, tapi juga mengabaikan hak-hak generasi mendatang.
“Pemerintah tidak memikirkan hak-hak generasi mendatang yang akan paling terdampak oleh kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek bermasalah seperti food estate ini. Apakah kita hanya akan mewariskan kerusakan untuk generasi mendatang? Food estate juga makin meminggirkan budaya perladangan masyarakat adat Dayak. Ini bisa disebut genosida atas budaya masyarakat adat,” kata Aryo.
Proyek food estate adalah kegagalan massal Presiden Joko Widodo dan para menterinya, khususnya dalam menjaga komitmen iklim selama menjalankan program pemerintahan selama dua periode ini. Hal ini juga menjadi kegagalan para wakil rakyat di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Bukannya mengkritisi proyek ini sejak awal, para wakil rakyat baru bersuara ketika sikap partai mereka berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden 2024.
