Jakarta, EDITOR.ID,- PDI Perjuangan berencana mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur(cagub) di Pilkada Sumatera Utara 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga tak menampik bahwa mantan Komisaris Utama Pertamina itu banyak disebut di internal PDI Perjuangan dalam pembahasan kandidat bakal cagub DKI Jakarta 2024. Kendati demikian, Ahok juga berpeluang masuk ke dalam bursa bakal cagub Sumut 2024.
“Saya harus jujur, seperti Pak Ahok masih ditarik-tarik juga untuk bisa Sumatera Utara. Nah ini menarik juga,” kata Eriko di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.
Menurutnya, Sumut yang selama lima tahun terakhir dipimpin oleh Edy Rahmayadi membutuhkan pemimpin baru. Oleh karena itu, nama Ahok coba dimunculkan.
“Karena Sumatera Utara juga perlu perubahan yang mendasar. Nah ini dengan bahasa perubahan, meminjam istilah,” ujarnya.
Sebelumnya, Senin (13/5), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ahok akan diberi penugasan untuk membantu pemenangan para kader PDI Perjuangan dalam ajang Pilkada 2024.
Ahok akan memberikan masukan dalam perancangan kurikulum Sekolah Partai untuk kepala daerah. Sebab, Ahok dinilai sebagai sosok yang sudah berpengalaman.
“Agar best practices dari keberhasilan para kepala daerah PDIP bisa diterapkan ke yang lain,” tambah Hasto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin.
Ahok Masih Kuat untuk Pilkada DKI Jakarta
Pengamat politik yang juga Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong menilai Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memiliki energi besar untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
“Ahok punya energi yang besar untuk kondisi sekarang dan dia bisa melampiaskan di Pilgub DKI,” kata Anthony saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Anthony menuturkan mantan wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki tujuan (goal) yang memang belum tercapai.
Dia menilai untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta maka harus memiliki latar belakang dan modal sosial yang cukup baik seperti seorang Ahok.
Terlebih, wilayah Jakarta begitu besar sehingga membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar dan menjadi perhatian publik.
Selain itu, mundurnya Ahok dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden dinilai juga menjadi ajang barter.
Sementara, Ahok melalui akun YouTube pribadinya “Panggil Saya BTP” pada Kamis (9/5), menyarankan agar para calon gubernur DKI Jakarta harus mau menyerahkan nomor ponsel pribadi demi melayani masyarakat.
