Demikian pula proyek ketahanan pangan gagal di Ketapang Kalimantan Barat dan Bulungan Kalimantan Utara sebesar 30.000 hektar.
4. Di masa Presiden Jokowi:
A. melanjutkan 20.000ha proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar eks Presiden Suharto & 10.000 di Pulang Pisang
B. Proyek Food Estate singkong dg lahan 31.000 di Gunung Mas sebagai proyek bersama TNI dan perusahaan swasta Korea Selatan. Hasilnya: 600 hektar lahan beralih fungsi dan 61.000 ton karbon menyebabkan bencana banjir.
C. program food estate di Humbang hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan Pakpak Bharat. Proyek dg lahan seluas 30.000 hektare disiapkan dan diberikan kepada petani. Direncanakan dalam implementasinya, petani terikat kontrak kerja sama, yaitu diberi 3 hektare lahan, alat, dan bahan kebutuhan pertanian. Jenis tanaman yang dibudidayakan juga berasal dari bibit pemerintah. Bahkan pola cocok tanam dilaksanakan sesuai aturan pemerintah. Nantinya, hasil panen akan dibeli oleh koperasi dengan harga yang sudah ditentukan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, pengelolaan pengadaan alat, bibit, dan pupuk program food estate diserahkan kepada korporasi swasta. Bibit yang diberikan bukan untuk pemenuhan pangan rakyat, tetapi untuk keperluan industri. Imbasnya, petani lebih memilih untuk menjual hasil panen ke pasar karena memiliki harga jual lebih tinggi.
D. Ada kepentingan Menteri Pertahanan Prabowo dalam proyek Food Estate. PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, “Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.” Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP). Pengurus Yayasan tersebut di antaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Dalam 3 masa pemerintahan lebih dari lima tahun, yakni di masa Orde Baru Presiden Suharto, masa reformasi Presiden SBY & Presiden Joko Widodo terbukti melakukan penyalahgunaan proyek Food Estate bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan KKN pejabat tertinggi dan pejabat tinggi pemerintahnya dkk. Nyatanya yang terjadi lahan-lahan di proyek-proyek tersebut justru beralih fungsi untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat yang menyebabkan kemiskinan, kehancuran lahan dan ekosistem dan bencana alam besar.
Komitmen Kementan food estate perkuat Ketahanan Pangan
