Jakarta, EDITOR.ID,- Warisan monumental dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, akhirnya mulai beroperasi. Hal ini usai Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Untuk terselenggaranya pemerintahan di ibu kota baru, Prabowo memerintahkan sebanyak 1.700 sampai 4.100 aparatur sipil negara (ASN) akan segera pindah ke IKN.
Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni lalu.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid yang dikutip, Jumat (19/9/2025).
Dilansir salinan Perpres yang telah diunggah di laman resmi pemerintah, Jumat (19/9/2025), disebutkan bahwa terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN tergambarkan pada jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke IKN yang mencapai 1.700 sampai 4.100 orang.
Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan di IKN juga dilihat dari cakupan layanan kota cerdas yang mencapai 25 persen.
IKN jadi ibu kota politik tahun 2028
Masih berdasarkan Perpres 79/2025, ditegaskan pula perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ibu kota negara ke IKN dilaksanakan sebagai upaya dukungan kepada IKN untuk menjadi ibu kota politik di tahun 2028.
Akan tetapi ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
Antara lain, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang mencapai 800 sampai 850 hektar.
Kemudian, persentase pembangunan gedung/perkantoran di IKN telah mencapai 20 persen.
Selain itu, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau dan berkelanjutan di IKN sudah mencapai 50 persen.
Di sisi lain, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan IKN juga sudah mencapai 50 persen. Terakhir, indeks stabilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.
Untuk mendukung terbangunnya KIPP di IKN, pemerintah melakukan sejumlah langkah.
Pertama, perencanaan dan penataan ruang KIPP dan sekitarnya. Kedua, pembangunan gedung/perkantoran di IKN.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Pertama, luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare. Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%.
“Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen,” tulis Perpres 79.
Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.
Dalam beleid itu juga dijelaskan bahwa untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan IKN dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu IKN dan sekitarnya.
Kemudian, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN, pembangunan sarana prasarana pendukung lbu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas IKN.
Prabowo Akan Berkantor di IKN Pada 17 Agustus 2028
Presiden Prabowo Subianto menargetkan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2028, kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024 silam.
“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya pada 17 Agustus 2029, eksekutif, legislatif, sama yudikatif beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody seperti dikutip Antara.
Dody mengatakan, fokus pembangunan IKN saat ini pada kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif dapat berkantor di IKN.
“Fokusnya di situ dulu, kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif, bisa secepatnya berkantor di Ibu Kota Nusantara,” katanya.
Kendati saat ini fokus utama pada percepatan swasembada pangan, pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan IKN, katanya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.
AHY mengatakan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.
AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (*)
