Catatan Paulus W Broto
Penulis Analis Market dan Sosial
EDITOR.ID,- Pada Selasa, 23 Juni 2026, dalam Penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menyebut gaji guru dan PNS belum bisa baik karena uang negara “diambil terus”.
Kepala Negara menyebut kebocoran ekonomi Indonesia sekitar US$150 miliar atau Rp2.500 triliun per tahun, termasuk melalui praktik under invoicing.
Pernyataan ini besar. Jika benar, kebocoran itu setara lebih dari tiga kali target defisit APBN 2026 sekitar Rp689,1 triliun. Artinya, problem negara bukan hanya kurang uang, tetapi uang dan kekayaan negara bocor dalam skala raksasa.
Masalahnya, pernyataan sebesar ini harus diikuti peta tindakan: sektor mana yang bocor, siapa aktornya, berapa potensi pemulihan, kapan diaudit, dan bagaimana rakyat melihat hasilnya.
Pada Rabu, 24 Juni 2026, saat Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Prabowo juga menyebut tahu pihak yang membayar demo, bahkan mencontohkan peserta yang dibayar Rp200.000. Bila benar ada mobilisasi berbayar, buka bukti dan proses hukum.
Tetapi kritik publik tidak boleh otomatis disamakan dengan demo bayaran. Negara yang kuat membedakan aspirasi murni, provokasi, dan mobilisasi berbayar dengan bukti.
Catatan dari penulis Presiden Prabowo memang benar menyoroti kebocoran negara. Tetapi angka Rp2.500 triliun per tahun harus diterjemahkan menjadi audit, sektor prioritas, aktor, dan pemulihan yang terukur.
Demo berbayar harus dibuktikan, bukan hanya disebut. Kritik publik tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai ancaman. ***
