Jakarta, EDITOR.ID,- Kehadiran dua politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ketum Zulkifli Hasan dan artis yang kini jadi anggota DPR Verrel Bramasta ke lokasi bencana Banjir bandang Sumatera, bukannya menarik simpati namun justru menuai kontroversi di mata publik. Pandangan publik ini menjadi masukan dalam membangun komunikasi politik yang perlu diperbaiki.
Mantan artis sinetron Verrel dengan gaya Rompi perang anti peluru dianggap “salah kostum”. Tak pantas ke lokasi bencana mengenakan pakaian perang. Hal sama juga terjadi pada Ketum PAN Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas dengan gimmick memanggul beras justru jadi kritikan media sosial sebagai pencitraan politik.
Pakar Manajemen Isu dan Krisis Komunikasi Universitas Brawijaya (UB), Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D., memberikan analisis tajam terkait fenomena tersebut.
Publik Nilai Ingin Hapus Dosa Politik
Menurut Maulina Pia Wulandari sebagaimana dilansir dari BeritaJatim.com, gaya Zulkifli Hasan justru membuat publik menilai Zulhas ingin meninggalkan rekam jejak atau “dosa politik” masa lalu. Pasalnya Zulkifli Hasan termasuk menteri yang menjadi sorotan publik terkait penyebab bencana Banjir Bandang yakni pemberian ijin penebangan kayu besar-besaran.
Ijin itu diduga beredar banyak semasa Zulhas menjabat Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era pemerintahan SBY ijin penebangan kayu untuk perkebunan sawit diduga banyak diterbitkan.
Memalukan Salah Kostum, Memang Mau Perang?
Sementara Pia juga memblejeti kostum yang dikenakan anggota DPR yang juga mantan artis Verrel Bramasta. Entah ketidaktahuan atau motif apa tiba-tiba Verrel muncul dengan kostum Rompi Anti Peluru. Jika ingin turun ke Gaza Palestina, kostum ini cocok. Tapi ketika menengok saudara kita yang menderita kelaparan akibat bencana Banjir sangat tak pantas.
Pia menduga ketakutan berlebihan yang disimbolkan lewat rompi taktis mungkin merupakan validasi implisit atas “ketidakamanan” pejabat terhadap rakyatnya sendiri.
Rompi taktis atau anti-peluru mengirimkan pesan bahwa lingkungan bencana tersebut adalah zona konflik, bukan zona empati.
Penampilan Verrel Bramasta, selebritas yang kini menjadi pejabat publik, dinilai sangat tak pantas. Sehingga aksinya saat meninjau lokasi bencana baru-baru ini memicu perdebatan publik.
Bukan sekadar masalah “salah kostum”, fenomena ini dinilai sebagai kegagalan fatal dalam komunikasi krisis pejabat negara.
Cermin Hilangnya Sense of Crisis Pejabat dan Ketidakmampuan Penyesuaian Diri
Menurutnya, penggunaan rompi taktis (tactical vest) oleh Verrel dan aksi memanggul beras oleh Zulhas bukan hanya kesalahan estetika, melainkan cerminan dari hilangnya sense of crisis dan ketidakmampuan pejabat melakukan attunement (penyesuaian diri) terhadap psikologis korban bencana.
Melansir dari BeritaJatim.com, berikut poin-poin krusial dari analisis Maulina Pia Wulandari terkait fenomena tersebut:
1. Pesan Non-Verbal: “Saya Takut Pada Kalian”
Dalam situasi bencana, kehadiran pejabat seharusnya membawa pesan solidaritas dan rasa aman. Namun, menurut Pia, pilihan busana Verrel justru mengirimkan sinyal sebaliknya.
“Pakaian adalah pesan non-verbal utama. Rompi taktis atau anti-peluru mengirimkan pesan bahwa lingkungan bencana tersebut adalah zona konflik, bukan zona empati. Ini menciptakan jarak psikologis yang ekstrem,” ungkap Pia dalam analisisnya, Kamis (4/12/2025).
Bagi korban bencana yang sedang dalam kondisi rentan, trauma, dan frustrasi, rompi tersebut memproyeksikan paranoia pejabat. Pesan yang sampai ke publik bukan “Saya datang membantu”, melainkan “Saya takut pada kalian” atau “Saya menganggap kalian ancaman”.
Hal ini, menurut Pia, memicu rasa alienasi dan ketidakpercayaan (distrust) terhadap negara.
Sementara itu, aksi Zulhas memanggul beras dinilai sebagai over-dramatization. Niat menunjukkan kerja keras justru terbaca sebagai pertunjukan (performance) narsisme politik yang mengalihkan fokus dari kebutuhan struktural korban.
2. Dead Cat Strategy: Pengalihan Isu yang Sempurna
Analisis Pia juga menyoroti kemungkinan adanya taktik politik tingkat tinggi di balik kontroversi ini, yang dikenal sebagai Dead Cat Strategy (Strategi Kucing Mati).
Dalam strategi ini, isu yang mencolok dan kontroversial sengaja dilempar ke publik untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan yang lebih substansial.
“Verrel dengan rompi taktisnya adalah dead cat yang ideal. Ia menggabungkan selebritas, sensasionalisme, dan visual unik. Media dan publik akhirnya sibuk membahas gaya Verrel, sementara isu utama seperti kegagalan kebijakan tata ruang air, kebijakan ekologis, atau korupsi lingkungan menjadi tersisihkan,” jelas Pia.
Di Indonesia, strategi ini sangat efektif karena ekosistem media dan politik didominasi oleh drama personal (personalized politics) dan ekonomi atensi yang menyukai konten viral daripada debat kebijakan yang mendalam. Kontroversi rompi ini berfungsi sebagai issue bumper yang melindungi pemerintah dari kritik kebijakan yang lebih merusak.
3. Kegagalan Transformasi dari Selebritas ke Pejabat
Sorotan tajam juga diarahkan pada kegagalan transformasi image (citra) dari seorang selebritas menjadi pelayan publik. Menurut Pia, Verrel masih terjebak dalam logika industri hiburan yang menempatkan tubuh sebagai objek estetika dan kamera sebagai pusat perhatian.
“Tim PR partai gagal melakukan briefing bahwa peran di lokasi bencana adalah pelayanan, bukan konten. Stakeholder utama di sana adalah korban yang butuh simpati otentik, bukan followers Instagram,” tegasnya.
4. Validasi Ketakutan dan “Dosa Politik” Masa Lalu
Poin paling kritis dari analisis ini menyentuh aspek psikologis pejabat. Pia menduga ketakutan berlebihan yang disimbolkan lewat rompi taktis mungkin merupakan validasi implisit atas “ketidakamanan” pejabat terhadap rakyatnya sendiri.
Hal ini dikaitkan dengan rekam jejak atau “dosa politik” masa lalu, termasuk sorotan tajam terhadap Zulkifli Hasan semasa menjabat Menteri Kehutanan di era Presiden SBY—yang sempat menjadi perhatian internasional (termasuk insiden wawancara dengan aktor Harrison Ford).
“Rompi taktis menjadi simbol telanjang (naked symbol) dari keterasingan pejabat dari rakyat. Secara psikologis, ini memvalidasi bahwa pejabat tersebut mengakui adanya risiko konflik saat berhadapan langsung dengan rakyat yang marah atau kecewa,” pungkas Pia. ****
