EDITOR.ID, Jember, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih menjadi oposisi terhadap Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024, Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) yang akan dilantik pada 17 Februari 2021.
“Kami akan berada di luar pemerintahan untuk mengawal dengan kritik yang konstruktif, namun bukan berarti menjadi oposisi yang menghambat program yang baik untuk rakyat,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jember Widarto dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PDIP setempat, Rabu (10/2/2021).
Ia mengatakan sikap untuk selalu kritis terhadap Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun tersebut tidak berkaitan dengan kekalahan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna yang diusung partainya dalam Pilkada 2020.
“Kami mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih. Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye,” imbuhnya.
Dalam masa konsolidasi demokrasi, lanjut dia, PDIP sebagai partai politik tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat dan partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan, tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.
“Kami punya pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode tahun 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Jember,” ujarnya lagi.
Ia menjelaskan partainya, termasuk Fraksi PDIP DPRD Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances, namun tetap mendukung kebijakan bupati-wabup Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat.
“Kami akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat nantinya,” lanjutnya.
Widarto menilai persoalan birokrasi, APBD, insfrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD untuk menempatkan kepentingan rakyat pada posisi paling utama dibandingkan kepentingan kelompok, apalagi pribadi.
“Banyaknya persoalan di Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat, baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, maupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga perlu partai politik yang kritis dan konstruktif,” kata Widarto..
