Dengan menggunakan celana cingkrang dan sering berjenggot, Novel diangap telah terpapar dalam Islam radikal.
“Ketika ada perilaku saya yang disebut radikal, saya malah pengen tahu perilaku mana yang disebut radikal itu,” tutur Novel.
Soal kelompok polisi Taliban dan polisi India, Novel Baswedan menyebut skenario itu sengaja dibuat oleh oknum atau orang tentu untuk memecah belah internal KPK.
Novel disebut-sebut salah satu yang disebut sebagai kelompok polisi Taliban. Salah satu foto yang sering digunakan untuk membingkai Novel sebagai orang yang dekat dengan kelompok radikal adalah fotonya bersama dua perempuan menggunakan niqab.
Ada pula foto Yudi Purnomo ketua WP KPK misalnya, disebar dalam bentuk meme dengan ditambahi tulisan “Inikah Taliban di KPK? Yudi Purnomo Ketua WP KPK, Jidat Hitam, Jenggotan (Sekarang Dicukur) Dipanggil ‘Antum’†.
Istilah polisi India yang sebenarnya justru lekat pada polisi yang pemalas, lambat dan korup. Sebaliknya istilah Taliban justru melekat pada kelompok yang sedang berjuang.
Pihak KPK menanggapi menyebarnya isu paham radikal di dalam tubuh KPK.
Wakil Ketua KPK, Saut Sitomorang, meminta publik untuk melihat hasil kerjanya, bukan melihat penampilan para pegawai KPK dari luar.
“Ya, jangan dilihat celana (cingkrang), jenggot, atau baju apalah itu. Itu luarnya saja dan style-nya saja. Tapi, lihatlah yang mereka lakukan,” kata Saut.
Saut membantah secara tegas tentang berkembangnya paham radikal di KPK. Ia mengatakan bahwa proses pemantauan di KPK berjalan dengan ketat. Sehingga, kalau pun berkembang paham tertentu pasti akan diketahui oleh pengawasan internal.
Selain itu, seperti diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap bahwa ada orang yang mau meneliti tentang KPK lebih dalam. Agar mengetahui adanya Taliban atau tidak.
Menurut Agus, sebutan adanya kelompok “Taliban” di internal KPK secara tidak langsung telah mendiskreditkan lembaganya.
“Kami mengharapkan orang melakukan penelitian mengenai KPK ya. Sama sekali sebenarnya isu-itu tujuannya adalah untuk mendiskreditkan KPK. Silakan kalau mereka mau melakukan penelitian,” ujar Agus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin 16 September 2019 lalu. (tim)
