Dan menurut hemat kami tidak terdapat hal – hal yang mendesak, urgen dan istimewa sehingga diperlukan pelaksanaan MUNASLUB MAPPI, melainkan terkesan hanyalah perkiraannya pada adanya pemikiran sebagian pengurus untuk mengutak – atik pasal – pasal yang pada pada AD/ART MAPPI, yang sesungguhnya belum tentu terasa manfaatnya bagi seluruh anggota MAPPI.
7. Terlebih-lebih setelah membaca undangan dari panitia pelaksana bahwa pelaksanaan MUNASLUB MAPPI kali ini akan dilaksanakan dengan agenda tunggal yakni diharapkan kehadiran para anggota peserta MUNASLUB.
Yang dapat memberikan legalisasinya dan mengesahkan
Rancangan perubahan AD/ART MAPPI yang baru tanpa terlebih dahulu pengurus
menyampaikan susunan pengurus SC dan OC dan siapa-siapa sesungguhnya para
pengurus dan para senioritas MAPPI dan ahli yang terlibat dan dianggap memiliki
kemampuan dan kapasitas untuk merumuskan materi-materi perubahan†Kitab Suci
Dan Hukum Fikih Tentang AD/ART MAPPI Yang Baru†dan materi sangat penting
lainnya misalnya pembentukan FGD atau kelompok kerja penyusunan dan upaya
semaksimal mungkin agar “Draft/Konsep Baku Rancangan Undang – Undang Tentang
Keprofesian Penilai†agar dapat disahkan dan disetujui oleh pemerintah.
Harapan Zainal janganlah dibiasakan lagi untuk melaksanakan amanah konstitusi organisasi MAPPI dengan cara kerja tidak sempurna dan ngasal.
Dan Zainal juga berharap masukan ini dapat membuka nuansa dan pemikiran baru yang lebih konstruktif demi mensejahterahkan dan memakmurkan seluruh anggota MAPPI dibawah kepengurusan dan organisasi MAPPI. (tim)
