Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jauh-jauh hari sudah memastikan akan mengawal dan mengamankan proses transisi pemerintahan dari kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden baru Prabowo Subianto.
Putra dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini bersyukur dapat bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, menjadi tugasnya untuk mengawal sisa pemerintahan Jokowi.
“Enam bulan ke depan menjadi masa yang sangat penting dan kritis dalam konteks kita ingin meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini bisa mencapai target-target sampai dengan Oktober 2024,” ujar AHY dalam acara halal bihalal dengan media di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (18/4/2024) malam.
Partai Demokrat juga disebutnya siap mengawal enam bulan terakhir pemerintahan Jokowi. Mereka akan memastikan bahwa pemerintahan Jokowi akan mendarat mulus, hingga diteruskan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ketika saat transisi kepemimpinan nasional kepada presiden terpilih 2024-2029, landasan kita siapkan, soft landing dan kemudian segera take off kembali,” ujar AHY.
Keberlanjutan dan kesinambungan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo sangat penting dalam rangka menghadirkan stabilitas. Program yang sudah baik perlu dilanjutkan dan memperbaiki yang masih kurang.
“Sehingga ketika kami mendapatkan amanah dari bapak Presiden, dengan rendah hati dan percaya diri kami mengatakan terima kasih,” ujar AHY.
Mantan prajurit TNI ini mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan pertanahan.
AHY mengatakan kunjungannya kali ini tidak hanya akan menyasar wilayah Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
“Karena sudah menunggu, cukup banyak kasus-kasus yang ingin kami selesaikan jadi kami akan ungkap kejahatan pertanahan di sana sini, yang mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan keuangan negara,” kata AHY kepada wartawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelesaikan target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, termasuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah untuk memfasilitasi pemberian Hak Atas Tanah (HAT).
Revisi peraturan ini, menurut dia, penting untuk mendukung penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).
