Oleh : Dimas Supriyanto
Penulis Jurnalis Senior dan Penggiat Media Sosial
Jakarta, EDITOR.ID,- Keterlibatan Denny Indrayana membela Roy Suryo pada dasarnya menawarkan momen politik yang terlalu “kebetulan” untuk diabaikan.
Publik bukan sekadar menghubungkan mereka sebagai dua figur dengan rekam jejak kontroversial; namun juga menyoal hal menarik mendekati ujung kasus yang sedang heboh ini.
Kita sama-sama tahu, keduanya punya sejarah panjang berada di orbit Partai Demokrat. Denny adalah mantan staf khusus yang dijadikan Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014) oleh SBY.
Sedangkan Roy adalah eks-kader Demokrat, duduk di parlemen dan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dan pernah menjadi jubir dan representasi partai di isu-isu digital.
Dan kebetulan lagi, keduanya berseberangan secara politik dengan Jokowi. Denny menjadi salah satu suara paling vokal terhadap pemerintah, terutama dalam isu hukum dan MK.
Sedangkan Roy, pasca-kasus stupa Borobudur, juga sering memosisikan diri sebagai kritikus unggulan pemerintah.
Publik, khususnya awak media juga mencatat bahwa keduanya punya rekam jejak perkara yang membentuk persepsi publik tertentu. Denny sempat terseret kasus dugaan hoaks tentang bocoran putusan MK.
Dia dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait informasi yang disebarkannya mengenai putusan MK terkait sistem pileg.
Sebelumnya, pada 2015, Denny ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus “payment gateway” untuk pembayaran paspor di Kemenkumham. Kasus ini disinyalir merugikan negara sebesar Rp 32,09 miliar.
Sedangkan Roy terpidana penistaan agama Buddha melalui editan stupa Borobudur.
Dua-duanya terkait disinformasi atau manipulasi informasi—yang membuat publik mengaitkan kesamaan pola.
Jangan lupakan, keduanya selalu mengambil posisi sebagai “korban” atau “whistleblower” versi mereka sendiri. Denny selalu berada pada narasi membongkar kecurangan. Roy selalu menyatakan dirinya disalahpahami. Polanya serupa: posisi oposisi moral, walau faktanya rumit.
Keduanya juga menggunakan isu hukum sebagai panggung politik. Denny lewat kritik terhadap MK dan proses hukum lainnya. Roy lewat polemik kasus digital sampai ke wilayah agama.
Ketika Denny membela Roy, publik langsung membaca: ini bukan sekadar advokasi hukum, tapi panggung politik yang bersilang.
Setelah tak lagi menjadi wakil menteri, Denny mencoba peruntungan maju di pemilihan legislatif di Kalimantan Selatan, provinsi kelahirannya. Namun gagal. Lalu maju lagi sebagai wakil gubernur. Gagal lagi.
Popularitasnya di Jakarta sebagai wakil menteri, pakar hukum tata negara, dan bekal guru besar di UGM tak laku di kampungnya sendiri.
Demikian juga Roy Suryo setelah tak lagi menjadi menteri, praktis menjadi gelandangan politik. Dia mencoba nyalon lagi di Pileg 2029 tapi gagal. Apalagi dia juga mundur dari Partai Demokrat, meski di balik layar kita tidak tahu hubungan di antara Roy dan Ketum Partainya.
Dengan kondisi mereka kini, maka hanya dengan panggung sensasi dan kontroversi mereka mencoba eksis. Manggung.
Kebetulan keduanya punya “kapital digital” yang tinggi. Mereka aktor yang terbiasa bermain di ruang opini—Twitter, media, konferensi pers. Partai mana pun memerlukan figur semacam itu untuk membangun momentum politik.
Bagi Demokrat—yang turun pamornya setelah Ketumnya tak lagi di Istana—keduanya relevan dalam narasi oposisi.
Jelas sekali, Partai Demokrat sedang mencari “re-entry” politik pasca 2024, setelah gagal menguasai panggung.
Maka, keterlibatan dua figur vokal yang “anti-Jokowi” bisa dibaca sebagai: upaya memetakan ulang posisi Demokrat sebagai oposisi, memelihara sentimen anti-Jokowi, dan menyiapkan basis emosi politik untuk 2029.
Dalam politik tak ada teman dan musuh abadi. Yang ada kepentingan—adagium yang sudah menjadi pengetahuan umum.
Kini Demokrat butuh isu untuk kembali relevan. Setelah dua kali gagal mengusung tokoh kuat, Demokrat harus kembali membangun citra sebagai partai oposisi yang kritis, di mana Denny dan Roy menyediakan “amunisi” untuk mengisi ruang tersebut.
Demokrat punya sejarah memakai figur-figur vokal untuk membangun gelombang opini. Sejak era SBY: Andi Mallarangeng, Ruhut, Roy, dan deretan lainnya. Kini pola itu berpotensi muncul lagi—dengan Denny sebagai “senjata opini hukum,” Roy sebagai “senjata opini publik.”
Narasi yang jelas tampak, menyasar legitimasi Jokowi sekaligus pada Gibran. Dan Gibran adalah ancaman langsung bagi peluang Demokrat di 2029.
Jika Demokrat ingin tampil di 2029, mereka harus membuat panggung publik memandang Jokowi dan Gibran sebagai tokoh bermasalah—dan itu harus dibangun dari sekarang.
Keterlibatan Denny Indrayana membela Roy Suryo bukan sekadar pertemuan dua figur kontroversial.
Ini adalah persilangan kepentingan politik, nostalgia Demokrat, dan sinyal awal bahwa pertarungan menuju 2029 perlahan menghangat—dan salah satu jalur yang mereka pilih adalah melemahkan legitimasi Jokowi dan Gibran sejak dini. ***
