Oleh karena itu, LKPP memerlukan dukungan dari KPK dan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong komunikasi dengan K/L/PD agar lebih kooperatif dalam mencatatkan transaksi belanja dalam sistem yang sudah disediakan.
Upaya ini mendapat sambutan baik oleh Ketua KPK. Menurut Firli , pihaknya telah mengusulkan adanya sistem pengadaan nasional kepada Presiden.
“Saya sudah pernah menyampaikan ide untuk menekan angka korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan yang dapat mengintegrasikan mulai dari proses terima anggaran sampai berita acara serah terima pekerjaan” ungkapnya.
” Integrasi sistem ini tentu akan membutuhkan kerjasama tidak hanya dari LKPP dan KPK, namun juga direncanakan akan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya. (tim)
