Sehingga NU tidak membenarkan dan menyalahkan upaya dari Menag terkait dengan wacana memberlakukan untuk tidak mengenakan cadar dan celana cingkrang untuk instansi pemerintahan, sipil maupun militer.
“Karena semua memiliki ijtihad masing-masing,†tutupnya.
Senada disampaikan Ketua PW Muhammadiyah Kalteng Ahmad Syar`i. Dalam Islam ada dua versi di mana ada yang boleh bercadar dan tidak boleh bercadar. Pandangan dalam umat Islam, dua-duanya memiliki dasar.
Namun, soal wacana dari Menag, maka perlu diketahui aturan main yang berlaku. Jika belum ada, maka perlu dibicarakan dengan baik dan dikaji lagi secara mendalam.menag seharusnya mengajak majelis ulama dan tokoh umat Islam lainnya untuk membicarakan tersebut.
“Sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Sehingga perlu dibicarakan secara baik sejak awal. Ini cukup riskan karena soal agama. Dan yang berkompetensi yang melakukan kajian itu adalah majelis ulama dan ormas-ormas keagamaan yang ada,†tuturnya. (rim)
