Jakarta, EDITOR.ID,- Mayoritas rakyat Indonesia percaya Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi asli. Artinya fitnah Ijazah palsu yang selama ini digembar-gemborkan trio Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifa tak dianggap oleh publik.
Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Survei Adidaya Institute. Survei tersebut meminta pendapat public mood atas isu-isu sosial yang belakangan ini ramai di kalangan publik selama sebulan ini. Salah satunya soal keaslian ijazah Jokowi.
Pada isu ijazah Presiden Jokowi, sebagian responden tampak masih percaya Presiden Jokowi memiliki ijazah UGM seperti yang digaungkan selama ini. Karena dari hasil statistik survei Adidaya, sebanyak 65,8 persen responden percaya Presiden Jokowi memiliki ijazah asli sesuai pernyataan selama ini.
Menariknya hanya sekitar 17,4 persen responden yang menyatakan tidak percaya Presiden Jokowi. Selebihnya 16,8 persen responden memilih untuk tidak memberi pernyataan atas polemik ijazah tersebut.
Dalam pemaparannya, Ahmad Fadhli (kiri), Dr Bramastyo Bontas Prastowo dan Rahman Toha Budiharto menyebut masyarakat tampak masih percaya Presiden Jokowi memiliki ijazah UGM seperti yang digaungkan selama ini.
“Hanya sekitar 17,4 persen responden yang menyatakan tidak percaya Presiden Jokowi. Sementara selebihnya 16,8 persen responden memilih untuk tidak memberi pernyataan atas polemik ijazah tersebut,” sebut Bramastyo di Kantor Adidaya Institute, Kamis (20/11/2025)
Survei Adidaya Institute menggambarkan suasana hati masyarakat atau public mood atas sejumlah isu sosial yang muncul selama sebulan belakangan. Antara lain, kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakka, ijazah Presiden Jokowi dan rumor Prabowo-Gibran dua periode.
Disebutkan bahwa mood public tampak sangat dinamis menyikapi ketiga isu yang paling mengundang polemik tersebut.
Survei mood politik Adidaya Institute akan dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
Menurutnya, Adidaya Institute berkomitmen untuk menjadi lembaga thinkthank strategis yang memberi literasi dan membangun kecerdasan politik kepada publik selama era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tapi perlu ada statement lanjutan jika survei mood publik memang harus dilakukan secara terus menerus secara periodik. Kita akan tracking per kuartal. Dan angka survey mood publik kali ini menjadi temuan awal dari rencana strategis lembaga adidaya institute.
Tentunya dengan beberapa penyempurnaan yang terus menerus akan dilakukan. Baik dari sisi metodologi maupun kuesioner pertanyaan terhadap responden,” tuturnya.
Sebagai informasi, survei Adidaya Institute dilakukan dengan metode tatap muka (offline) selama delapan hari pada 27 Oktober-3 November 2025. Survei diselenggarakan pada 19 provinsi dengan melibatkan 1.240 orang responden.
Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode probability sampling yang memberi toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Khusus pada bagian public mood, para surveyor melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview) kepada setiap responden.
Survei LSI Denny JA: 74,6% Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi
Dua bulan silam Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dari survei tersebut, 74,6 persen publik responden tidak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi.
Dilansir Antara, survei tersebut merupakan survei nasional tatap muka yang dilaksanakan di semua provinsi pada 28 Mei 2025 sampai 12 Juni 2025 dengan metode multistage random sampling (pengambilan sampel acak bertingkat).
Survei menggunakan 1.200 responden, dengan estimasi margin kesalahan alias margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Untuk memperkuat temuan dan analisis, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif berupa wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan media analysis.
Direktur PT Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan mayoritas masyarakat memilih tidak mempercayai isu ijazah palsu Jokowi dengan tiga alasan utama. Alasan tersebut adalah kekuatan jejak dan logika prosedural, konfirmasi dari lembaga resmi, serta kesadaran publik atas motif politik.
“Responden survei menempatkannya sebagai bagian dari dinamika politik, bukan sebagai fakta yang mengancam legitimasi kepemimpinan nasional,” kata Ardian, Rabu (31/7/2025).
Dia menyebutkan isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi memang terus bergulir di ruang publik. Isu ini menjadi topik dalam pemberitaan televisi, talkshow, podcast, dan media sosial.
Namun, di tengah riuh narasi yang berkembang, kata dia, mayoritas masyarakat Indonesia justru menunjukkan sikap yang lebih tenang dan rasional. Dalam survei tersebut, hanya terdapat 12,2 persen masyarakat responden yang mempercayai isu itu.
Ardian mengungkapkan, dalam hasil survei, mereka yang tak percaya pada isu ijazah palsu Jokowi merata di semua segmen demografi, mulai mereka yang berpendidikan rendah hingga kalangan terpelajar.
Begitu pula dari masyarakat akar rumput hingga kelompok mapan, di pedesaan maupun perkotaan, dari generasi Z (di bawah 27 tahun) hingga generasi Baby Boomer (di atas 60 tahun), serta dari semua konstituen partai politik.
Ia membeberkan setidaknya terdapat tiga alasan relevan mayoritas publik tidak percaya pada isu tersebut berdasarkan hasil survei, yakni pertama, kepercayaan publik yang telah terbangun selama lebih dari satu dekade pemerintahan Jokowi menjadi fondasi utama.
Dalam persepsi publik, sambung dia, Jokowi merupakan figur yang naik dari bawah, bukan elite politik tradisional, dan rekam jejaknya sudah teruji mulai wali kota, Gubernur DKI, hingga dua periode sebagai presiden.
“Dalam kurun waktu itu, proses administratif seperti pencalonan kepala daerah dan presiden tentu melalui tahapan verifikasi yang ketat, termasuk pengecekan dokumen ijazah oleh KPU dan instansi resmi,” tuturnya.
Dia menambahkan, alasan kedua, yakni otoritas lembaga negara dan akademik telah memberikan klarifikasi yang jelas dan resmi. Universitas Gadjah Mada sebagai kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan telah menegaskan Jokowi merupakan alumnus sah mereka.
Disebutkan bahwa kepolisian, melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli.
Alasan ketiga, lanjut Ardian, publik semakin sadar bahwa isu tersebut memiliki muatan politis yang kuat, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, maju dan menang sebagai Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Bagi publik, momen munculnya isu ini tidak lepas dari dinamika kekuasaan dan kontestasi elite menjelang periode politik baru,” ucap Ardian.
