1. Warga negara Indonesia
2. Laki-laki atau perempuan
3. Pendidikan SLTA/sederajat
4. Usia minimal 17 tahun dan maksimal 23 tahun 0 bulan 0 hari pada tanggal 1 April 2023, dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir
5. Tinggi badan minimal 170 cm bagi laki-laki, minimal 160 cm bagi perempuan, berat badan seimbang atau ideal, berdasarkan hasil pengukuran di tes kesehatan oleh tim medis yang ditunjuk panitia
6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba
7. Tidak memakai kacamata dan atau softlens, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta warna, dan tidak pernah mengalami patah tulang
8. Pendaftar laki-laki tidak bertato atau bekas tato, dan tidak memiliki tindik atau bekas tindik, baik di telinga atau anggota badan lainnya
9. Pendaftar perempuan tidak bertato atau bekas tato, dan tidak memiliki tindik atau bekas tindik pada anggota badan lainnya selain telinga, serta tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan)
10. Belum pernah menikah baik secara negara, adat, maupun agama, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari lurah atau kepala desa
11. Sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan
12. Pendaftar perempuan belum pernah melahirkan
13. Pendaftar laki-laki belum pernah memiliki anak biologis
14. Bersedia ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Wilayah Indonesia
15. Tidak sedang menjalani ikatan dinas maupun pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain
16. Khusus calon taruna-taruni formasi pegawai dan formasi pegawai Putra-Putri Papua/Papua Barat juga harus memenuhi syarat berikut:
– Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I/ (II/b), dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon II atau Kepala Kantor Wilayah)
– Tidak dalam proses pemeriksaan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro, atau Kepala Kantor Wilayah melalui SUMAKER (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar)
– Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun 2021 dan tahun 2022 minimal bernilai baik, dan seluruh komponen atau unsur penilaian PPKP minimal baik
– Khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 periode, yaitu Periode I melalui aplikasi SIMPEG dan Periode II dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021
