Jakarta, EDITOR.ID,- Sebagai pelindung dan pemimpin bagi 250 juta rakyat Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto langsung bergerak cepat menangani dan melayani rakyatnya di Aceh dan Sumatera yang sedang menjadi korban banjir. Ia hadir ditengah mereka. Dengan penuh kasih sayang, Prabowo mendengar keluhan, curhatan dan tangisan rakyatnya.
Tak sekedar mendengar jeritan hati rakyat, Prabowo langsung bergerak cepat. Sang jenderal memastikan pasokan bahan pangan, pakaian, obat-obatan dan logistik lainnya yang telah dilakukan anak buahnya didistribusikan secara cepat dan merata di berbagai wilayah terdampak banjir.
Prabowo juga ingin memastikan aliran energi listrik sudah menyala di berbagai wilayah korban banjir. Prabowo juga menginstruksikan jajaran menterinya untuk membuatkan rumah pengganti bagi warga pengungsi banjir, agar mereka bisa segera memiliki tempat tinggal yang ludes disapu air bah.
Kehadiran Prabowo ditengah-tengah lokasi bencana banjir dan mengunjungi rakyatnya memperlihatkan sepak terjang dan komitmennya sebagai sosok pemimpin yang cepat, tanggap dan penuh perhatian pada rakyat.
Bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh telah menewaskan ratusan orang. Banjir ini juga meluluhlantakkan ratusan rumah warga di berbagai desa. Infrastruktur jalan, jembatan dan lampu penerangan hancur akibat diterjang banjir besar.
Bencana telah memutus 435 jembatan penghubung desa, kabupaten dan kota di tiga provinsi: 312 jembatan di Aceh, 65 jembatan di Sumatera Barat dan 59 jembatan di Sumatera Utara. Dengan demikian, akses ke ribuan desa hanya bisa dilakukan dengan udara.
Kronologi Bencana Banjir dan Kerja Keras Pemerintah Tangani
Tanpa kenal lelah prajurit TNI, anggota Polri, petugas BNPB, relawan bahu membahu membersihkan jalan dari lumpur banjir untuk membuka akses jalan di daerah terisolir. Tak jarang mereka juga harus berjalan, mendaki di medan yang sangat terjal dan membahayakan demi operasi kemanusiaan.
Para prajurit TNI, Polri, BNPB dan relawan dengan penuh ikhlas menggotong mayat yang bergelimpangan untuk dievakuasi dan ditangani di RS yang ada. Mereka tanpa kenal lelah terus bekerja. Sebagian mengantar dan menuntun korban banjir menuju lokasi pengungsian terdekat.
Puncak Siklon Senyar terjadi pada 26 November 2025. Namun sampai dengan H+4 pasca terjadinya bencana banjir, tepatnya 30 November 2025, tim gabungan BNPB, TNI Polri, dan relawan masih belum bisa masuk ke wilayah yang terdampak parah banjir. Karena cuaca masih belum memungkinkan untuk penerbangan helikopter ke daerah terdampak.
Mulai 1 Desember 2025 , 50 helikopter dan puluhan pesawat dari seluruh instansi TNI, Polri, BNPB, SAR dikerahkan oleh pemerintah untuk melakukan pengiriman bantuan makanan, obat-obatan dan pakaian layak pakai.
Pasukan TNI juga dikerahkan membantu PLN memulihkan jaringan listrik, dan membantu Kementerian PU menyambung kembali jembatan yang putus.
Di tanggal 1 Desember 2025 juga Presiden Prabowo langsung berkunjung ke semua daerah terdampak untuk memastikan penanganan cepat bencana.
Kenapa Banjir Sumatera dan Aceh Bukan Bencana Nasional
Bagaimana dengan Persepsi Pemerintah Pusat enggan menetapkan status Bencana Nasional, akhirnya respons bencana terhambat?
Penetapan status Bencana Nasional hanya dapat dilakukan jika Pemerintah Provinsi menyatakan tidak mampu melakukan koordinasi respon bencana.
Namun tidak ditetapkannya status Bencana Nasional tidak membuat Pemerintah Pusat diam. Mulai 28 November 2025, Presiden Prabowo sudah pimpin Rapat Terbatas Kabinet membahas respon Pemerintah Pusat atas bencana banjir Sumatera.
Sejak itu, seluruh kemampuan Pemerintah Pusat sudah dikerahkan untuk membantu Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Barat.
Disebar disinformasi bahwa anggaran BNPB terbatas, sehingga respon penanangan bencana terbatas
Anggaran BNPB tidak bisa dilihat hanya dari pos anggaran rutin BNPB, namun juga kemampuan BNPB untuk mencairkan dana darurat dari kas negara untuk penanggulangan bencana.
Selain itu, kemampuan negara untuk membiayani penanganan bencana tidak bisa hanya dilihat dari anggaran terkait bencana, tetapi juga dana cadangan Pemerintah yang dicadangkan di BA BUN.
Karena itu, pada Rapat Kabinet Terbatas di Aceh pada 7 Desember 2025, Presiden Prabowo bisa alokasikan Rp. 51 triliun yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, serta Rp. 4 miliar per kabupaten untuk dana taktis penanggulangan bencana oleh Bupati dan Walikota.
Apakah Presiden Prabowo Peduli Lingkungan?
Salah satu regulasi monumental yang diterbitkan Presiden Prabowo adalah Peraturan Presiden (Perpres) no. 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tanggal 21 Januari 2025 yang melahirkan Satgas PKH.
Penerbitan Perpres dan pendirian Satgas PKH ini adalah bukti nyata kepedulian Presiden Prabowo terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Sejak Satgas PKH bekerja, sudah hampir 4 juta hektar (8x luas pulau Bali) perkebunan sawit yang melanggar tata batas kawasan hutan disita oleh negara.
Selain itu, sejak Satgas PKH bekerja, sudah ribuan tambang illegal disita oleh negara – termasuk 200 tambang timah ilegal di pulau Bangka Belitung, dan 800 tambang timah ilegal di perairan dekat pulau Bangka Belitung.
Satgas PKH juga sudah menutup kegiatan penambangan yang melanggar hukum di kawasan geopark Raja Ampat, Papua.
Rekam jejak Satgas PKH yang belum satu tahun bekerja sudah menjadikan Presiden Prabowo sebagai Presiden dengan penegakan hukum lingkungan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.
Tersiar medsos tentang konsesi hutan PT. Tusan Hutani Lestari (THL) milik Presiden Prabowo di Aceh sebabkan bencana banjir Sumatera.
Apa yang sesungguhnya terjadi?
Andaikan semua pemilik konsesi hutan di Sumatera melakukan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, dampak bencana banjir Sumatera kemungkinan akan lebih ringan.
Di awal masa kepemimpinan beliau, Presiden Prabowo telah menyerahkan 20.000 hektar area PT THL untuk konservasi gajah Peusangan Elephant Conservation Initiative yang dikerjakan bersama Pemerintah Inggris Raya.
Pada 20 Juli 2025, Presiden Prabowo mengumumkan luasan PT THL yang diserahkan kembali ke negara untuk konservasi gajah naik ke 90.000 hektar atau 92% dari luas konsesi PT THL.
Pemerintah Segel 7 Perusahaan Pengusahaan Hutan di Sumatera
Bagaimana dengan kayu-kayu yang terbawa air bah, apakah Pemerintah yakin semuanya kayu legal dan tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup?
Sampai dengan Senin, 8 Desember 2025, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menyegel 7 konsesi Perusahaan pengusahaan hutan yang diduga melanggar tata aturan penebangan kayu di wilayah Sumatera.
7 konsesi Perusahaan tersebut adalah:
- Dua Areal Konsesi PT Toba Pulp Lestari di Desa Marisi, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan.
