EDITOR.ID, Bandung – DPRD Jabar menerima LKPJ Gubernur Jabar tahun 2020, yang dibacakan pansus 1 dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat 30 April kemarin.
Secara terpisah Fraksi PKS memberi beberapa catatan khusus kinerja Gubernur Jabar, dalam pansus LKPJ Gubernur Jabar tahun 2020.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menjelaskan bahwa situasi saat ini masih dalam kondisi sulit bagi kita semua, sehingga DPRD menerima LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 dengan cukup memuaskan bersama dengan 66 rekomendasi.
?Sejak awal fraksi kami mendukung revisi RPJMD 2018 sd 2023 dilakukan revisi. Hal ini disebabkan pandemik ini sulit jika hanya diselesaikan dengan refokusing dan realokasi, seharusnya Pemprov melakukan reorientasi pembangunan, yang menyesuaikan situasi saat ini,? jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu, Sabtu (1/5).
Haru menambahkan bahwa penilaian terhadap LKPJ ini menggunakan revisi RPJMD 2018 sd 2023, melihat juga komparasi di lapangan, Provinsi Jabar di tingkat nasional, serta kinerja tahun-tahun sebelumnya.
?Kami menilai dan memberi apresiasi kinerja Gubernur Jabar, disaat pandemi ini,? jelasnya.
Diakuinya untuk LKPJ tahun lalu, dimana kinerja tahun 2019 itu belum memuaskan disertai 46 rekomendasi.
?Tahun ini cukup memuaskan dengan 66 rekomendasi serta catatan strategis untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang,? jelasnya.
Revisi RPJMD ini penting karena situasi pandemi Covid-19 ini tidak tahu sampai kapan, Anggaran yang tersisa di perangkat daerah berkisar 20-30 persen sementra acuannya masih RPJMD 2018 sd 2023 yang lama. Kondisi pendemik membuat fokus pembangunan berubah dan menjadi tidak relevan jika terus dipertahankan,? papar Haru yang juga ketua DPW PKS Jabar ini.
Sikap Fraksinya, menurut Haru sangat jelas bahwa ada tiga hal mendesak saat pandemi Covid-19 ini, yang harus jadi prioritas.
?Tiga hal penting catatan kami, yakni perihal penanganan Covid-19, ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi,? jelasnya.
Haru menjelaskan secara detail, jika dalam penanganan Covid-19, menyoroti soal pentingnya penambahan kapasitas rumah sakit, penambahan tempat tidur, instalasi penanggulangan covid-19, vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dan bansos.
?Sepanjang 2020 masih belum jelas arahnya, realisasi sudah ada namun belum menjadi fokus,? jelasnya.
Selanjutnya yakni, ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi, ini menjadi mutlak dalam situasi saat ini.
?Tahun lalu pernah mengemuka soal ketahanan pangan, namun arahnya belum jelas juga dan belum maksimal.
Padahal mungkin ini titik minusnya pemerintah Provinsi Jabar, karena belum jelas program ketahanan pangan yang diusung,? paparnya.
Haru juga menyikapi, misalnya program pemulihan ekonomi hanya hanya dialokasikan 14 Milyar. Adapun dana PEN masih diarahkan pada penguatan infrastruktur non ketahanan pangan seperti irigasi tuntas, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan..
?Seharusnya dana PEN bisa diarahkan ke ketahanan pangan yang pernah diungkapkan pa Gubernur tahun 2020 lalu, kami selaku legislatif akan mendorong hal ini,? pungkasnya.
