Oleh : Edi Winarto
Penulis : Pemerhati MBG / Jurnalis
EDITOR.ID,- Suatu siang yang terik saya mampir ke warung kopi pinggir jalan di Kota Surabaya. Perut keroncongan dan harus diisi. Beruntung pedagang warung kopi juga menyediakan nasi bungkus. Kalau di Surabaya jaman dulu dikenal sebagai “nasi bungkus sadukan”, artinya habis makan bungkusnya ditendang ke sampah.
Nasi bungkus itu harganya Rp 7.000. Selain nasinya berasa pulen, lauknya cukup “mewah”. Ada krengsengan daging meski dagingnya tipis tapi berasa nikmat. Ada tahu sayur bali, ada sayur buncis, mie goreng dan sambel. Rasanya lumayan enak.
Ditengah menyantap nasi bungkus, saya sempatkan mengobrol dengan sang pemilik warung yang kebetulan seorang ibu tua. Ia berkeluh kesah. Dalam beberapa pekan terakhir warungnya sepi dari pembeli. Sang ibu tidak tahu apa penyebabnya akhir-akhir ini para pedagang kecil mengalami kelesuan pembeli.
Bahkan dia mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dalam doanya, karena saya membeli nasi bungkus yang didagangkan olehnya. Karena sejak pagi memang jualannya sepi dan lesu.
Saya terkesiap dan terharu. Saya seorang yang suka bermimpi dan berwacana. Dalam alam pikiran bawah sadar saya, muncul harapan dan tuntutan.
Kenapa nasib ibu ini dan banyak lagi pedagang kecil akhir-akhir ini sepi pembeli?
Apakah hal ini terkait penurunan daya beli masyarakat akibat lapangan kerja makin sulit. Apakah karena banyak pengangguran sehingga mereka tak lagi makan diluar atau jajan.
Pikiran liar saya terus bergelayut dalam mimpi-mimpi dan harapan. Pikiran kritis pun muncul dari gugatan hati kecil saya.
Kenapa ya? proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya triliunan tidak mampu menyentuh atau menjawab kesulitan ekonomi yang sedang dialami para pedagang makanan atau nasi belakangan ini.
Kenapa Program MBG yang diinisiasi Pak Presiden Prabowo Subianto lebih hanya bersifat elitis. Program ini tidak menyentuh masyarakat paling bawah, yang berharap bisa ikut menyiapkan menu MBG meski dalam jumlah kecil.
Para pedagang warung nasi kecil mengharapkan MBG bisa menjadi salah satu manfaat dan solusi mereka ketika belakangan ini kesulitan.
Usaha yang dilakukan para pedagang warung nasi kecil itu sangat mulia. ia hanya mengais rejeki untuk sekadar bertahan hidup bukan untuk menumpuk harta kekayaan.
Saya berpikir andai saja setiap warung nasi diberi pekerjaan dan tugas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memasak, tak perlu ambisius 3.000 porsi, tapi. cukup 100 porsi per hari untuk alokasi jatah makan MBG anak-anak sekolah.
Betapa bahagianya ibu-ibu penjual nasi atau warung nasi kecil. Setidaknya dagangan nasi mereka laku.
Tiap hari mereka mendapatkan rejeki dengan tugas memasakkan menu MBG bagi anak-anak sekolah di dekat lingkungan mereka jualan. Menu nya pun bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya sering makan di warung nasi lauk pauknya pasti lengkap dan bergizi.
Saya pernah menyaksikan menu MBG di omprengan yang akan dikirim ke sekolah dari Dapur SPPG milik teman saya.
Dapur SPPG itu mendapatkan anggaran Rp 15.000 per porsi untuk membiayai masakan buat anak sekolah. Namun jika dibandingkan dengan menu nasi bungkus seharga Rp 7.000 per porsi yang saya makan tadi, kualitasnya masih bagusan yang dimasak penjual nasi. Lauknya sangat beragam dan sehat. Ada kresengan daging, ada tahu, ada sayur buncis, ada mie gorengnya.
MBG Kenapa Hanya Diberikan ke Pemodal Besar?
Salah satu kelemahan pengelolaan Program MBG dari sejak dibuka hingga saat ini adalah isu ketidakadilan. Mengapa orang yang diberi “jatah proyek” Dapur SPPG nya hanya para pemodal kuat atau institusi pemerintah. Cara pengelolaan ini yang seringkali menimbulkan sorotan publik dan dianggap ketidakadilan dalam program MBG.
Kenapa Dapur MBG hanya diberikan pengelolaan nya kepada orang-orang kaya (Karena modal untuk membangun dapur SPPG konon butuh modal hingga lebih dari Rp 1 miliar). MBG hanya diberikan pengelolaannya kepada institusi yang bukan kompetensinya menyediakan masakan sehat buat anak-anak sekolah. Mengapa MBG tidak memberikan tugas yang lebih merata hingga ke warung nasi kecil yang merupakan representasi rakyat kecil.
Kenapa Program MBG tidak menyentuh rakyat kecil untuk mendapatkan manfaat sebagai penyedia masakan nasinya.
Andai Pak Prabowo berpihak kepada rakyat kecil, berpihak pada warung-warung nasi kecil yang belakangan ini sepi pembeli kenapa tidak diberikan kesempatan untuk ikut mengais rejeki ikut mengelola dan menjadi dapurnya MBG.
Saya yakin seyakin-yakinnya jika Bapak Presiden Prabowo memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan kesempatan kepada warung nasi yang jadi andalan hidup rakyat kecil ikut terlibat menjadi dapur MBG. Ikut menyediakan menu masakan bagi anak-anak sekolah meski hanya 100 porsi.
Langkah dan kebijakan ini tentu akan bisa membuat rakyat terharu, rakyat meneteskan air mata dan akan menjadi legacy bagi Pak Prabowo dalam mewujudkan Program MBG yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat kecil.
Jangan lagi Dapur SPPG dimonopoli institusi tertentu, orang-orang tertentu, tokoh politik, dll yang hanya mencari rente. Hanya berbasis keserakahan. Inginnya masak 3.000 porsi sehingga sulit dikontrol dan dikendalikan keamanan masakannya.
Pemilik dapur berbasis kapitalis atau pemilik uang hanya berorientasi pada keuntungan. Mereka tidak menyediakan masakan dengan hati, dengan sentuhan ketulusan dan keikhlasan sehingga masakan yang dihadirkan kepada anak-anak sekolah akan lebih memiliki makna dan nilai.
Saya berharap Pak Prabowo memiliki niat yang tulus atau goodwill untuk membantu para pedagang warung nasi kecil ikut diberikan tugas atau “rejeki” ikut dilibatkan dalam penyediaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak perlu seperti “konglomerat MBG” masak 3,000 porsi. Cukup berikan tugas memasak 100 porsi per hari. Namun uang jasa memasakkan menu MBG tersebut sudah sangat berguna buat sang pedagang warung nasi untuk bisa bertahan hidup. Bahkan mungkin juga bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya agar masa depannya lebih baik.
Karena warung nasi sang ibu tua itu kini tak lagi sepi pembeli. Setidaknya ia setiap hari sudah mendapatkan order memasakkan menu MBG untuk tempat sekolah di sekitar lingkungannya.
Dan dalam statistik saya belum pernah saya mendengar warung nasi yang telah berjualan lama, menu masakannya bisa membuat keracunan pembelinya. Karena ia berjualan tak hanya saat ada “proyek MBG” tapi warung-warung nasi itu telah melayani masyarakat bawah bertahun-tahun dan tidak ada ceritanya konsumennya keracunan.
Surabaya, 7 Mei 2026
