Yogyakarta, EDITOR.ID,- Puluhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta menggelar konferensi pers di depan Balairung, UGM pada Rabu (17/6/2026) menyusul kericuhan yang pecah dalam acara diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026) malam.
Kenapa acara yang dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko berujung ricuh?
Dalam konferensi pers, mahasiswa UGM menegaskan bahwa aksi mahasiswa menggeruduk acara yang dihadiri tiga pejabat pemerintah di UGM, merupakan puncak “rasa muak dan ketidakpercayaan” kepada pemerintah.
Para mahasiswa UGM menegaskan bahwa aksi protes tersebut merupakan ekspresi ketidakpercayaan dan rasa muak yang mendalam terhadap pemerintah.
Gladwin, juru bicara mahasiswa UGM, mengatakan bahwa aksi penggerudukan di acara tersebut adalah bentuk akumulasi kekecewaan mereka kepada pemerintah, yang selama ini dianggap tidak berpihak pada rakyat.
“Itu adalah akumulasi kemuakan kami pada pemerintah,” kata Gladwin di hadapan awak media.
Mereka juga menegaskan bahwa aksi itu merupakan “aksi korektif dan spontan”.
Menurut mahasiswa UGM, acara yang dihadiri Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid dan Sudaryono itu “hanya ajang pamer pencapaian pemerintah” dan bukan acara diskusi substantif.
Mahasiswa UGM juga menyayangkan sebagian pemberitaan media yang semata menyorot keributannya dan yang menuding bahwa seolah-olah aksi mahasiswa itu anti-dialog.
“Bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tidak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat?” kata mereka.
Mereka menganggap ada beberapa narasi, potongan video, serta pemberitaan terkait aksi geruduk itu “sering kali tanpa menghadirkan konteks dan kronologi yang utuh.”
Merespons tawaran pejabat yang mengajak perwakilan mahasiswa melihat langsung kondisi Papua, kolektif UGM menantang balik pemerintah untuk membuka akses pers seluas-luasnya dan menarik militer dari sana.
“Masyarakat UGM tidak pernah anti-dialog, tidak pernah anti-diskusi gitu. Tapi yang kami tekankan adalah kami diskusi itu ketika kami percaya dengan orang yang berdiskusi ini adalah berpihak kepada kami. Misalnya orang tersebut tidak berpihak maka ya bagaimana diskusi itu mau dijalankan,” ujar Gladwin.
Dalam maklumatnya, mahasiswa menyoroti rentetan kegagalan struktural mulai dari pembengkakan defisit APBN hingga Rp180,4 triliun per Mei, lonjakan PHK massal, pemaksaan proyek food estate di Papua, hingga kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen.
Pengamat: Pemerintah Harus Selesaikan Akar Masalah
Pengamat meminta pemerintah menyelesaikan “akar masalah” ketimbang menyalahkan aksi geruduk tersebut.
Dihubungi secara terpisah, pengamat politik dari Fisip Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini mengatakan, aksi geruduk mahasiswa UGM ke acara yang dihadiri Budiman Sudjatmiko dan dua pejabat lainnya, merupakan noktah dari persoalan yang lebih besar.
“(Aksi geruduk mahasiswa) itu ekspresi saja, itu simtom dari gejala sosial yang lebih besar,” kata Nur Hidayat sebagaimana dilansir dari BBC News Indonesia, Rabu (17/6/2026) malam.
Persoalan yang lebih besar itu, demikian Nur Hidayat, adalah masalah ekonomi yang membuat masyarakat terhimpit. Dia menyebut badai PHK, nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM dan komoditas lainnya, hingga daya beli masyarakat melemah.
Di sisi lain, kata Nur Hidayat, masyarakat melihat kasus-kasus korupsi yang menampilkan aktor-aktor negara. Mereka inilah yang disebutnya tidak mampu menjaga perasaan publik.
Nur Hidayat menyontohkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan eks pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
Keresahan masyarakat seperti itulah, sambungnya, yang kemudian disuarakan oleh mahasiswa.
“Posisi mahasiswa di Indonesia itu adalah indikator dari keresahan masyarakat,” katanya.
Dari situasi itu, menurut Nur Hidayat, lalu terjadilah aksi penggerudukan mahasiswa UGM terhadap acara yang dihadiri Budiman Sudjatmiko dkk.
Nur Hidayat kemudian mengibaratkan kehadiran mahasiswa itu seperti termometer.
“Termometer itu kan indikator dari adanya suhu tubuh yang memanas. Dengan kata lain, mahasiswa hanya merefleksikan adanya keresahan-keresahan itu tadi,” paparnya.
Budiman Sujatmiko Dicap Pengkhianat oleh Mahasiswa
Sebagaimana diketahui Kepala Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, yang hadir di acara di GIK pada Senin malam, menjadi sasaran kemarahan para pendemo. Dalam aksi itu, mahasiswa menuding Budiman sebagai “pengkhianat”. Budiman adalah alumni mahasiswa UGM.
“Kita tahu apa yang dilakukan Prabowo, tapi bagaimana dia (Budiman) mendukungnya,” ujarnya.
“Ketika pelanggar HAM maju jadi presiden, dan seorang yang pernah jadi korban malah mendukungnya, nah itu perlu dipertanyakan,” kata Gladwin.
Tanggapan Istana Atas Insiden Mahasiswa UGM Geruduk Pejabat
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan aksi penggerudukan itu merupakan “anomali dalam kehidupan demokrasi kampus.”
Bakom menyebut peristiwa itu sebagai pembubaran kegiatan dialog antara pemerintah dan mahasiswa di UGM oleh sekelompok mahasiswa.
Menurut Qodari, diskusi sempat berlangsung lancar selama sekitar 45 menit sebelum akhirnya dibubarkan.
“Dalam forum itu, hadir pula mahasiswa lain yang tidak menolak acara dan ikut berpartisipasi dalam diskusi,” klaim Qodari.
“Tapi kemudian tiba-tiba muncul sekelompok orang, mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk juga dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Nah ini sebetulnya anomali,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6).
Dia menyebut kegiatan yang dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko “bukan lah agenda baru.”
Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di sejumlah perguruan tinggi dan berlangsung tanpa kendala berarti.
“Acara di UGM sendiri juga sudah disiapkan jauh-jauh hari, sudah mendapatkan izin, dan karena itu bisa diselenggarakan,” katanya.
Qodari berkata bahwa masyarakat, termasuk kampus, terdiri dari beragam kelompok dengan aspirasi dan pandangan yang berbeda.
Karena itu, sambungnya, perbedaan pendapat seharusnya dikelola melalui mekanisme demokrasi yang memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangannya.
Menurut Qodari, dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya dijawab melalui dialog dan forum diskusi, bukan dengan membubarkan kegiatan pihak lain.
“Nah kalau misalnya tidak setuju dengan satu forum, idealnya bikin forum yang lain. Jadi forum itu dilawan dengan forum, bukan dengan dibubarkan,” tandas Qodari.
Apa empat tuntutan mahasiswa UGM?
Dalam acara itu, mahasiswa UGM juga menyoroti berbagai kasus, seperti kriminalisasi terhadap aktivis, hingga peraturan yang dianggap memperluas peran aparat keamanan di ruang sipil.
Mereka juga mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, membebaskan seluruh tahanan politik serta memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang dianggap mengalami kriminalisasi.
Kedua, mereka meminta pemerintah menghentikan segala bentuk pembatasan terhadap aksi demonstrasi.
Ketiga, mahasiswa mendesak penarikan militer dari ruang sipil serta pencabutan UU TNI dan UU Polri.
Dan keempat, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.
“Jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah untuk membuktikannya,” ujar Ketua Senat Mahasiswa UGM, Mesa, dalam pernyataannya.
Dalam bagian lain keterangannya, para mahasiswa UGM ini menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah yang disebut tidak berpihak pada rakyat.
Mereka antara lain menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate di Papua Selatan, pengesahan UU Militer hingga UU Polisi.
Mereka juga mendesak rektor UGM menyampaikan sikap resmi mengenai kondisi demokrasi dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian sivitas akademika. ****
