EDITOR. ID, BANDUNG – Kasus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) yang melibatkan 9 warga Jawa Barat, di Myanmar menjadi cambuk bagi Disnakertrans Provinsi Jabar untuk terus melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.
Kadisnakertrans Provinsi Jabar, Taufik Garsadi menjelaskan bahwa sosialisasi masif akan dilakukan ke seluruh kota dan kabupaten, yang ada di Jawa Barat.
“Berkaca dari kasus terakhir PMI (pekerja migran Indonesia) di Myanmar, itu korbannya berpendidikan, yang artinya pengetahuan tentang bekerja ke luar negeri masi minum literasi nya, ” jelas Taufik Garsadi, usai Sosialisasi BP2MI dan Halal Bihalal “Penguatan Jurnalistik Tentang Literasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang digelar Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Jabar dan BP2MI di Hotel Asrilia Kota Bandung, Jumat (12/5/2023).
Untuk Provinsi Jabar, Taufik Garsadi menegaskan bahwa Jabar menjadi Provinsi pertama yang mempunyai Perda Perlindungan terhadap PMI.
“Karena kita pemerintah daerah, tak hanya disnaker, alhamdulillah kita mendorong membuat perda migran Indonesia, tahun 2021 lalu. Ini solusi untuk menangani masalah PMI di Jabar, “jelasnya.
Diakuinya, dengan kekuatan SDM dan anggaran, untuk operasional kita bentuk untuk melayani pekerja migran.
” Kami melayani calon PMI secara online melalui LTSA, bisa mengkordinasi LTSA dengam melibatkan dinas dan lembaga terkait, dalam menyelesaikan administrasi dan membantu menyelesaikan masalah calon pmi, ” terangnya.
Selain itu, Provinsi Jabar mempunyai program siju, dimana program ini merupakan program yang menggunakan teknologi canggih.
“Progrm ini kita dapat hibah, akan mudah mengakses baik calon pmi nya secara online, ” jelasnya.
Menyikapi kasus PMI di Myanmar, Taufik memastikan langkah Pemprov Jabar sudah melakukan penanganan dengan melibatkan stakeholder lainnya.
“Kejadian TPPO Myanmar itu saya bersyukur saat dapat info viral, saya langsung kordinasi dengan bp2mi kemenlu meski lewat zoom, sembilan orang dengan bp3mi, dan langsung kordinasi dengan kadis Indramayu ada tiga orang. Dari kami antisipasi nya ada dua sekarang seperti disampaikan pa beny itu sosialisasi, lalu memastikan mempermudah berbagai cara berangkat ke luar negeri, ” tegas Taufik.
Korban yang di Myanmar itu, mereka bekerja di daerah konflik tanpa prosedur itu bahaya.
“Sangat bahaya kalau bekerja di Luar negeri tanpa syarat, dan minim literasi, ” jelasnya.
“Saya berharap, masyarakat menempuh jalur resmi dalam pemberangkatan menjadi PMI. Dengan masih banyaknya masyarakat jadi korban TPPO, itu berarti masyarakat banyak yang teriming iming-iming, hampir sebagian besar ini diimingi calo dengan janji gaji besar dan fasilitas enak, itu salah besar, ” pungkasnya.
