Jakarta, EDITOR.ID,- Pemerintah mendadak seperti baru terbangun dari tidur panjang. Publik disuguhkan atraksi “kaget beramai-ramai” dari para pejabat terkait pembangunan proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Bagaimana tidak, bangunan fisik koperasi bernilai fantastis tersebut tiba-tiba sudah berdiri gagah di tempat-tempat yang sangat tidak lazim: dari puncak gunung, perbukitan, hingga kawasan dekat pemakaman dan area tambak.
Uniknya baru sekarang penguasa atau para menteri Kabinet Merah Putih dibawah komando Prabowo Subianto sadar dan paham jika ada yang tak beres dengan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih di perbukitan.
Terbukti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), baru-baru ini melayangkan sorotan tajam dan menyoroti pembangunan KDKMP yang tidak sesuai aturan penataan tersebut. Pemerintah, kata Zulhas, baru akan melakukan koreksi dan menertibkan lokasi-lokasi yang dinilai nyeleneh.
“Ada di sana-sini yang tidak tepat, tentu kami akan koreksi, seperti pembangunan yang di gunung-gunung. Ada satu dua atau berapa banyak kami akan tertibkan,” aku Zulhas.
Pernyataan ini tentu memicu tanya besar di tengah masyarakat: Selama proses perencanaan, pemetaan, hingga peletakan batu pertama, para pemangku kebijakan ini ngapain saja? Mengapa penertiban baru disuarakan ketika fisik bangunan sudah merusak pemandangan dan menelan anggaran?
Proyek Rp240 Triliun dan Beban APBD/Dana Desa
Kecerobohan perencanaan ini terasa sangat melukai rasa keadilan masyarakat mengingat skala anggaran yang dikucurkan tidak main-main. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pembiayaan KDKMP menembus angka fantastis sebesar Rp240 triliun.
Tragisnya, alih-alih murni investasi komersial, biaya raksasa ini akan dibayar secara bertahap oleh negara, di mana sebagian cicilannya disunat langsung dari Dana Desa.
“Anggaran Kopdes dari mana? Kami akan bayar dari kan Rp240 triliun, sebagian dicicil dari Dana Desa yang dialihkan ke sana sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden,” ujar Purbaya pada Konferensi Pers RAPBN 2027 (14/8/2026).
Di sisi lain, proyek ini juga dibayangi beban utang ke Bank Himbara yang ditarik oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurut Zulhas, angsuran pertama pinjaman Agrinas kepada bank-bank pelat merah akan jatuh tempo pada September 2026.
Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat dan Dana Desa kini dipakai untuk membereskan utang proyek yang sedari awal cacat perencanaan lokasinya.
Pemprov Jateng Minta Manajer Kopdes “Jago Cari Uang” di Lokasi Nyeleneh
Dampak dari “salah urus” pusat kini harus ditanggung oleh daerah dan para pengelola di lapangan. Di Jawa Tengah saja, terdapat sekitar 8.523 unit KDKMP, di mana 5.400 di antaranya sudah beroperasi.
Kepala Dinas Koperasi Jawa Tengah, Desi Arijani, secara blak-blakan mengaku bahwa pihak daerah sama sekali tidak dilibatkan sejak awal pembangunan fisik. Proyek tersebut sepenuhnya digarap oleh PT Agrinas yang menggandeng pihak TNI.
“Kami pantau lewat medsos juga ya, ternyata ada yang di puncak bukit, di kuburan. Kami di awal dari awal tidak terlibat pembangunan. Itu PT Agrinas menggandeng TNI,” tutur Desi (13/8/2026).
Karena bangunan fisik sudah telanjur berdiri dan memakan dana besar, Pemprov Jateng akhirnya hanya bisa meminta para manajer KDKMP—yang mayoritas anak muda—untuk “memutar otak” dan ekstra kreatif agar gedung di atas gunung atau kuburan tersebut bisa diubah menjadi ladang cuan.
“Kreativitas Manajer Diuji”:
Pemprov Jateng menyarankan agar gedung Kopdes di atas gunung tidak difungsikan secara konvensional sebagai gerai sembako, melainkan disulap menjadi tempat nongkrong atau kafe estetis layaknya destinasi wisata di Umbul Sidomukti. Sementara untuk lokasi di sekitar tambak, diarahkan menjadi tempat pelelangan ikan atau off-taker hasil laut.
Lepas Tangan Pusat, Beban Ditanggung Daerah
Sikap melempar beban ini memperlihatkan betapa buruknya integrasi kebijakan. Pusat yang merencanakan dan mengeksekusi anggaran ratusan triliun tanpa analisis tapak yang matang, namun ketika proyek salah sasaran, manajer tingkat lokal dan anak-anak muda yang dipaksa menjadi pahlawan pemadam kebakaran.
Padahal, untuk menjalankan unit usaha lain seperti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025—seperti apotek desa atau klinik desa—persyaratan administratifnya sangat ketat, seperti keharusan menyiagakan tenaga apoteker, bidan, hingga dokter.
Pembangunan gedung di puncak gunung dan area pemakaman adalah bukti nyata minimnya pengawasan dan perencanaan top-down yang ugal-ugalan.
Sebelum menuntut para manajer muda memutar otak menjadikan gedung nyeleneh itu sebagai “kafe kekinian”, para penguasa seharusnya berkaca: mengapa uang rakyat Rp240 triliun dihamburkan tanpa memperhitungkan aspek keterjangkauan dan fungsi dasar koperasi sejak awal? ***
