Bachtiar Layak Dipercaya Pj Gubernur DKI Jakarta Karena Faktor Ini

Meski nama Bahtiar baru muncul ke permukaan sebagai calon PJ Gubernur DKI di detik-detik terakhir, namun penjabat eselon I di Kemendagri ini paling menonjol dari enam nama yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI Joko Widodo.

Jakarta, EDITOR.ID,- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Dr Bahtiar merupakan sosok yang cukup tepat ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Ia memiliki sejumlah keunggulan untuk memimpin ibukota.

Demikian disampaikan Direktur Peneliti Indonesian Public Watch Integrity (PWI) Drs Asri Hadi MA dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/9/2022)

Meski nama Bahtiar baru muncul ke permukaan sebagai calon PJ Gubernur DKI di detik-detik terakhir, namun penjabat eselon I di Kemendagri ini paling menonjol dari enam nama yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Pak Bahtiar sangat cocok dan tepat jika dipercaya menjadi Pj. Gubernur DKI,” ujar pria alumni Monash University Australia ini.

Menurut Asri Hadi, ada sejumlah faktor positif dan keunggulan dari sosok Bachtiar yang mendasari kelayakannya menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

1. Sikap Netralitas

Pertama, menurut Asri Hadi, Bachtiar adalah sosok yang mampu menjaga sikap netralitas. Sebagai seorang ASN, Bachtiar memegang teguh sikap netral dan mampu membangun harmonisasi, mempersatukan semua kepentingan dan mencegah munculnya polarisasi.

“Kelebihan dari pak Bahtiar, beliau mampu menjalin hubungan dan jaringannya yang luas juga ditunjang dengan posisi yang netral, karena berstatus aparatur sipil negara (ASN) dengan golongan pejabat tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kemendagri,” kata Asri Hadi.

“Posisi strategis itu, akan mudah dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kewenangannya sebagai penjabat kepala daerah,” imbuhnya.

Asri juga menilai Bahtiar tidak memiliki kepentingan politik. Sebelumnya Ibu Kota juga pernah dipimpin oleh Pj gubernur dari unsur Kemendagri, yakni Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono.

2. Menjaga Kondusifitas

Kedua Bachtiar mampu menjaga kondusifitas Jakarta karena ia punya pengalaman panjang menjaga hal ini. Bahtiar, lanjut Asri Hadi, berasal dari Kemendagri yang telah paham aturan, tata krama, dampak, serta memahami urusan pemerintah daerah.

“Dengan jabatannya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, saya kira Pak Bahtiar bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi di Jakarta, baik sekarang maupun ke depannya.” kata Asri Hadi yang juga alumni FISIP UI.

Selain itu, menurut Asri Hadi, Bachtiar mempunyai kemampuan mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penjabat gubernur harus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga harus mampu menjaga DKI Jakarta tetap aman dan kondusif.

3. Jadi Harapan Publik

Bachtiar adalah sosok yang tidak hanya ahli dalam birokrasi, tetapi pintar dan pandai berkomunikasi dengan semua pihak. Pengalaman dia pernah menjadi Kasubdit Ormas, Direktur Politik Dalam Negeri, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, diyakini mampu membangun komunikasi yang humanis dengan seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta.

Asri Hadi mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan survei ke warga masyarakat Jakarta, mahasiswa dan beberapa teman.

“Banyak yang mendukung pak Bahtiar karena netral, dan ternyata banyak yang kenal juga dan sering melihat di media televisi, koran dan medsos dan ada yang bilang “orang ini mempunyai knowledge tinggi, punya speech yang bagus dan terlihat bisa merangkul sepertinya” papar Dosen Senior IPDN ini.

4. Memenuhi Kualifikasi dan Kapasitas Sebagai Pemimpin Daerah

Keempat, lanjut Asri Hadi, Bachtiar yang berpengalaman pernah memimpin Kepulauan Riau (Kepri) sebagai Pj Gubernur, memiliki jam terbang di dunia pemerintahan, paham alur pemerintahan dan memiliki rekam jejak baik.

“Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas, intelektual dan kompetensi seperti Pak Bachtiar, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri,” papar Asri Hadi.

Asri menilai Bahtiar yang merupakan doktor ilmu pemerintahan dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak secara vertikal maupun horizontal.

“Beliau ini juga punya kecakapan menjalin hubungan yang luas dengan akademisi, dengan intelektual, LSM, media,” ujarnya.

Sosok Bachtiar

Bahtiar lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 16 Januari 1971. Bahtiar menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan lulus pada 1995.

Setelah lulus dari STPDN, ia lalu berkarir sebagai ASN di Kementerian Dalam Negeri. Bahtiar pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Ormas Dirjen Polpum Kemendagri pada 2010.

Bachtiar juga pernah ditunjuk sebagai Tim Penyusun Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 2011-2013.

Bahtiar juga pernah menduduki jabatan Direktur Politik Dalam Negeri, pernah duduk di Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

Nama Bahtiar juga kerap muncul di media saat ia menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada 2018. Bahtiar lalu dilantik menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum oleh Mendagri Tito Karnavian pada 27 Juli 2020.

Ia juga mempunyai pengalaman memimpin daerah. Pada September 2020 Bachtiar juga sempat ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau, menggantikan Isdianto yang cuti untuk mengikuti Pilkada 2020.

Bahtiar merupakan Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021).

Salah satu tugas penting Pj Gubernur di tahun politik ialah menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2024. “Pak Bahtiar adalah sekarang Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sudah malang melintang di Kemendagri dan mengurus tentang pemilu,” ujarnya

Belakangan, Bahtiar juga terlibat aktif dalam penyusunan aturan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 bersama KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR.

Mekanisme Pemilihan PJ Gubernur DKI

Kini Bahtiar berpeluang besar memimpin ibukota usai Gubernur DKI Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 16 Oktober. Namanya diusulkan DPRD DKI Jakarta sebagai calon Penjabat Gubernur DKI.

Namun ia harus bersaing dengan dua nama lain yang juga diusulkan DPRD DKI, yakni Marullah dan Heru, yang mempunyai pengalaman sebagai ASN karir di Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, ia juga masih harus mengalahkan tiga nama yang diusulkan Kemendagri.
Kemendagri nantinya akan menentukan tiga nama final yang akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi lah yang akan memilih langsung siapa yang bakal menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Pj Gubernur akan menjabat sampai ada gubernur definitif yang terpilih dalam Pilkada 2024 mendatang. (tim)